Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Lakukan Koordinasi Dengan Anggota DPRD Muna

Buntut penetapan Tarif kapal cepat rute Kendari-Raha-Baubau oleh perusahaan pelayaran  PT Pelayaran Dharma Indah yang menaungi KM Cantika Express dan kapal lain, diduga memberlakukan tarif rute Kendari-Raha sebesar Rp 160.000. Lalu jadi polemik, lantaran dinilai melanggar Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang Angkutan Laut Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

Atas keluhan dan sejumlah protes warga yang menggunakan jasa pelayaran sejumlah anggoat DPRD Kabupaten Muna, melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo di Kantornya, Rabu (5/4).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo didampingi Asisten Pencegahan Maladministrasi Rahmat Budi Arfa, menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Muna terkait permasalahan pemberlakuan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi pada sarana angkutan penyeberangan laut pada rute Kendari-Raha-Baubau,

“Seharusnya berdasarkan surat keputusan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sultra yang telah ditetapkan sejak 30 Desember 2022 diatur bahwa tarif tiket kapal cepat rute Kendari-Raha atau sebaliknya adalah sebesar Rp140.000,- rupiah,” kata Mastri kepada Beritasulawesi.co.id ketika dikonfirmasi melalui WhatsAppnya.

Selain itu, Mastri meminta agar pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya tindak lanjut atas keberatan masyarakat terkait pemberlakuan tarif oleh pihak penyedia jasa angkutan laut yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Anggota DPRD Kab. Muna yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Zahrir Baitul, S.Hut, La Sarima, S.H. (PKB), La Ode Sumiadi, S.E. (Gokar), Andi Sapri, S.Sos.,M.H. (PDIP), Wa Nur Nia, S.E. (PKS), Murida, S.E. (PKS) dan Sekwan Kab. Muna La Kore, S.Pd, M.Pd

(K13)