DPRD Kota Makassar Bersama Wali Kota Makassar agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024 ruang Paripurna lantai 3 Jalan AP Pettarani Makassar,pada Selasa (27/5). S alah satu legislator, Adi Akbar, curhat dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan unek-uneknya langsung di hadapan Wali Kota Makassar.
Dalam intervensinya, Adi Akbar menyampaikan perbandingan antara perhatian yang diberikan pemerintah terhadap anggota DPRD dengan kelompok lain di masyarakat, termasuk OTD (Orang Tanpa Daerah/Tujuan) atau masyarakat umum. Ia menyoroti lemahnya perhatian terhadap aspirasi dewan yang sebenarnya bersumber dari masyarakat.
“Saya turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka. Banyak harapan untuk perbaikan yang muncul dari hati. Tapi ketika kami mencoba menyuarakan itu, responsnya sangat minim,” ungkap Adi Akbar di ruang paripurna.
Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, pada masa pemerintahan wali kota sebelumnya, meski hanya satu kegiatan digelar, dampaknya sangat terasa. Sementara saat ini, banyak kebijakan terasa tertutup dan minim komunikasi.
“Sekarang terasa berbeda. Aspirasi seolah tak mendapat ruang. Bahkan, ketika kami turun langsung, yang seharusnya menjadi momen menyerap aspirasi, justru masyarakat merasa tidak diperhatikan,” ucap Adi Akbar .
Adi juga menyampaikan rasa kecewa terhadap kurangnya komunikasi yang intens antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap, hal ini bukan hanya menjadi evaluasi bersama, tetapi juga momentum untuk membenahi hubungan antar lembaga.
“Ini bukan tentang pribadi kami sebagai anggota dewan, tapi tentang suara masyarakat yang kami bawa. Kalau hubungan ini renggang, maka kepentingan rakyat bisa terabaikan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Adi Akbar berharap ada pembenahan ke depan, baik dalam sistem komunikasi pemerintahan maupun perhatian terhadap kerja-kerja anggota DPRD yang berada di garda depan menyerap dan menyampaikan suara rakyat.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan harapan agar berbagai masukan dari DPRD dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. (bsnn)
