Sejumlah perwakilan guru honorer dari kabupaten Bone melakukan pertemuan dengan Penjabat Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH, di ruang Aula Pertemuan Kantor Bupati Bone, Selasa (2/4/2024) kemarin.
Pertemuan ini diselenggarakan guna menyampaikan keluhan dan kekhawatiran mereka terkait nasib mereka yang belum terakomodir sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu guru honorer asal Desa Matuju, Elis Jumiati, menyatakan bahwa saat ini sebanyak 270 guru non-PNS di Kabupaten Bone masih menghadapi ketidakpastian terkait status mereka.
“Kami dengar tahun ini yang dibuka hanya formasi tenaga teknis. Kami sudah 20 tahun mengabdi, sementara ada yang baru masuk dan pengabdian tak lama langsung terakomodir dan kami tersingkir,” kata Elis.
Elis meminta Pemkab Bone untuk memberikan solusi bagi para tenaga pendidikan yang sudah lama mengabdi. Dia berharap Pemkab Bone tetap membuka pendaftaran untuk PPPK guru dengan kuota yang lebih besar.
“Besar harapan kami dibuka kuota tenaga guru dan meng-cover kami yang lulus ujian. Status kami sudah melewati nilai passing grade, hanya karena tak ada formasi makanya kami tidak terakomodir,” ungkap Elis.
Sementara itu, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin berharap agar seluruh guru honorer di Bone sudah bisa diangkat menjadi PPPK. Namun prosesnya dilakukan secara bertahap.
“Kami mengapresiasi pengabdian para teman-teman guru, dan harapan para guru honorer sama dengan harapan kami. Kami ingin semua guru honorer terangkat jadi ASN,” kata Andi Islamuddin.
Andi Islamuddin menuturkan, Pemkab Bone sudah menerima 3.400 guru PPPK pada seleksi tahun sebelumnya. Biaya untuk mengakomodir penerimaan PPPK pun tergolong besar.
“Guru PPPK yang sudah diangkat 3.400 tahun 2023 kemarin, itu anggaran yang harus dikeluarkan sebanyak Rp 120 miliar per tahun,” terangnya. (bsnn)
