Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat (SR). Tujuannya agar tak terjadi praktik nepotisme, sehingga siswa yang diterima di SR benar-benar siswa yang benar-benar kurang mampu dan bukan karena teman dekat atau orang dalam.
“Intinya memang kita tidak ingin ada KKN atau ada karena kedekatan. Ini memang betul-betul data, wartawan juga ikut mengawasi. Jadi kalau ada misalnya tidak layak kok masuk itu kita bisa diberi informasi,” jelas Mensos Saifullah saat ditemui di Komplek Sentra Terpadu Kartini pada Minggu (4/5/2025).
“Masyarakat juga boleh ikut memeriksa dan memastikan bahwa sekolah di sini itu benar-benar yang masuk ke dalam target sasarannya,” lanjutnya.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah yang diperuntukan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Maka dari itu guna memastikan program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran, pihaknya akan melakukan pengetatan seleksi penerimaan siswa dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga pengawasan hingga tingkat pejabat daerah.
“Basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Setelah itu dicek di lapangan, di lapangan juga tidak sendirian karena ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ada RT, RW, ada lurah, kemudian juga ada kepala sentra ada juga nanti dari Badan Pusat Statistik” terang Mensos Saifullah lagi.
Sekolah Rakyat terkoneksi dengan DTSEN yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk ke SR adalah anak yang benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.
Pelaksanaan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 ditargetkan seluruh masyarakat miskin bisa memanfaatkan program ini. Sejauh ini sudah sekitar 5000 anak yang sudah bisa didaftarkan.
“Saya belum bisa berbicara angka siswa yang mengikuti sekolah rakyat hari ini, tetapi sekuat tenaga semampu kita yang bisa direkrut, yang sudah pasti sekarang ini hampir 5000 dan mudah-mudahan nanti bisa mencapai 15.000 anak lebih,” tutupnya.
Setelah seluruh proses pendaftaran siswa selesai, selanjutnya Kementerian Sosial akan melaporkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini kepada Presiden. (bsnn)
