Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran jika Harga Minyak Tinggi

Pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah penyesuaian anggaran apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah realokasi belanja dari sejumlah program besar guna menjaga stabilitas fiskal negara.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, langkah refocusing dan realokasi belanja negara menjadi penting jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat lonjakan harga energi.
Menurutnya, harga minyak yang bertahan di sekitar US$ 100 per barel berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dibandingkan asumsi awal dalam APBN.
“Jika harga minyak bertahan di sekitar US$ 100 per barel, kemungkinan besar kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi akan meningkat,” ujar Yusuf dihadapan sejumlah jurnalis di Jakarta Senin (9/3/2026).
Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 381,3 triliun untuk subsidi energi serta kompensasi kepada perusahaan energi milik negara, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Yusuf menjelaskan kenaikan harga minyak dunia akan memperlebar selisih antara harga keekonomian energi dan harga yang dibayar masyarakat. Selisih tersebut pada akhirnya harus ditanggung pemerintah melalui subsidi atau kompensasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi.
Besarnya tambahan beban fiskal tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, seperti nilai tukar rupiah, volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta kebijakan harga energi domestik.
Dalam kondisi tekanan fiskal seperti ini, Yusuf menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian belanja agar anggaran negara lebih difokuskan pada sektor prioritas.
“Pada dasarnya semua program besar pemerintah juga harus bersiap untuk kemungkinan dilakukan penyesuaian anggaran. Artinya bukan hanya program kecil yang dievaluasi, tetapi juga program-program besar perlu dilihat kembali skala, tahapan implementasi, dan kebutuhan dananya,” jelasnya.
Ia mencontohkan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memiliki tujuan pembangunan jangka panjang yang penting, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, di tengah tekanan fiskal akibat lonjakan harga energi, sebagian anggaran program tersebut berpotensi direalokasi sementara jika muncul kebutuhan yang lebih mendesak.
“Misalnya untuk subsidi energi, stabilisasi harga, atau perlindungan sosial yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Yusuf.
Selain penyesuaian belanja negara, pemerintah juga dinilai perlu mempercepat reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Selama ini, sebagian subsidi energi masih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu.
Dengan penyaluran subsidi yang lebih terarah kepada kelompok rentan, beban fiskal pemerintah diharapkan dapat lebih terkendali meskipun harga minyak dunia berada pada level tinggi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu segera melakukan perubahan terhadap APBN 2026 karena sejumlah asumsi makro dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Lakukan perubahan APBN 2026 karena semua asumsi makro tidak relevan alias meleset. Pergeseran anggaran dari MBG, koperasi desa (kopdes), dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendesak dilakukan untuk menjadi buffer ruang fiskal,” kata Bhima.
Bhima menyebut berdasarkan perhitungan Celios terdapat potensi ruang fiskal sekitar Rp 340 triliun yang dapat diperoleh melalui realokasi anggaran dari program MBG, koperasi desa, serta belanja lain yang dinilai kurang produktif.
Ia menambahkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, sebaiknya dihindari terlebih dahulu karena pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian belanja negara.
Menurut Bhima, pemerintah justru perlu menyiapkan paket kebijakan untuk menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tekanan. (bsnn)




