Kemenkum Sultra Apresiasi Pengukuhan Kepala OJK Baru

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang idependent harus mampu dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan.
“OJK memiliki peran kunci untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil berintegritas dan sehat serta mampu mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Andap Budhi Revianto pada pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru, Bismi Maulana Nugraha, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/2/2025)
Andap menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Sultra kepada Kepala OJK yang baru dikukuhkan.
“Pertama, di tengah maraknya aktivitas keuangan ilegal dan kejahatan keuangan, OJK diharapkan agar meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan dan bagi masyarakat baik sebagai masyarakat, baik sebagai konsumen. Prevention is better, mencegah lebih baik daripada mengobati,”
Andap berharap agar OJK untuk sharing information kepada pemerintah daerah, bagaimana langkah integrasi keuangan secara digital.
“Tentu sebagai organisasi yang terbuka kita mengharapkan sinergitas dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah, OJK, Pelaku industry jasa keuangan dan stackholder terkait,” ungkapnya.
Dan yang keempat, pengaturan dan pengawasan diharapkan dilaksanakan secara intens sehingga dapat menjaga stabilitas sektor biasa keuangan.
“Saya harap OJK dihadapkan komitmennya untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.
Sementara itu Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala OJK yang baru dilantik dan ungkapan harapan agar OJK dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan di Sulawesi Tenggara.
Topan juga menekankan akan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum, dalam upaya mencegah dan menindak aktivitas keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami berharap dengan adanya sinergi yang baik, Sulawesi Tenggara dapat menjadi wilayah yang aman dan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Topan Sopuan (bsnn)