Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang proyeknya mengalami keterlambatan atau tidak berjalan sama sekali.
Evaluasi ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target lifting minyak nasional sebesar 900.000 hingga 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2029. Untuk target lifting tahun ini berdasarkan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 di kisaran 600.000 BOPD.
Bahlil membeberkan, terdapat KKKS yang sebenarnya sudah mendapatkan izin untuk mengelola wilayah kerja (WK) migas di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau. Namun, KKKS tersebut hingga kini tak menjalankan proyeknya. Padahal, apabila kegiatan pengelolaan WK dijalankan, maka potensi terhadap perolehan lifting minyak domestik akan meningkat.
Bahlil enggan membeberkan detail nama perusahaan migas yang dimaksud. Namun, Bahlil memastikan akan segera melakukan evaluasi kepada KKKS tersebut. Bahlil juga telah meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap izin KKKS yang tidak produktif.
“Kami mohon izin Bapak Presiden berkenan, kami akan mengevaluasi izin-izin untuk kita kembalikan kepada KKKS lain yang mampu mewujudkan agar bisa meningkatkan lifting untuk menuju kedaulatan energi,” kata Bahlil dalam peresmian produksi perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5/2025).
Bahlil mengungkapkan, strategi yang telah disusun Kementerian ESDM harus segera dieksekusi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan energi.
“Atas nama undang-undang, tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi untuk kebaikan investor, rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil terkait rencana melakukan evaluasi terhadap sejumlah KKKS migas. (bsnn)
