Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran menjadi ujian nyata bagi ketahanan energi global. Jalur sempit tersebut selama ini dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari atau nyaris seperlima pasokan dunia.
Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar isu geopolitik, melainkan soal kepastian pasokan, stabilitas harga, hingga beban subsidi negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak ingin berspekulasi soal kapan konflik berakhir.
“Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai, bisa cepat, bisa lambat,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Bukan Sekadar Impor, tetapi Ini Soal Ketahanan
Secara langsung, ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah dari Timur Tengah relatif terbatas. Dari total impor crude nasional, hanya sekitar 20%-25% yang berasal dari kawasan tersebut dan melewati Selat Hormuz.
“Setelah kami melakukan detailing, total impor crude kita dari middle east itu kurang lebih hanya sekitar 20% sampai 25%,” kata Bahlil.
Selebihnya, Indonesia mengimpor dari Afrika seperti Angola, dari Amerika Serikat, dan Brasil. Namun, pemerintah menilai ancaman terbesar bukan semata pada volume impor, melainkan pada potensi gangguan berkepanjangan yang dapat mengguncang pasar global.
Jika Perang Berlarut, Apa Dampaknya ke RI?
Pemerintah kini menggeser fokus dari sekadar pengalihan impor ke pendekatan mitigasi menyeluruh. Dalam skenario terburuk, yakni konflik berkepanjangan dan eskalasi lebih luas, maka yang paling terdampak adalah harga minyak dunia dan stabilitas fiskal.
Dalam APBN, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dipatok US$ 70 per barel. Kini harga bergerak di kisaran US$ 78-US$ 80 per barel.
“Kita harus hati-hati. Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara,” ujar Bahlil.
Kenaikan harga memang bisa menambah penerimaan negara dari lifting sekitar 600.000 barel per hari. Namun beban subsidi energi juga berpotensi membengkak jika tren harga tinggi bertahan lama.
Dengan kata lain, skenario terburuk bukan hanya soal pasokan fisik, tetapi tekanan fiskal dan daya beli masyarakat.
Diversifikasi Jadi Kunci Bertahan
Sebagai respons, pemerintah mempercepat diversifikasi sumber pasokan. Sebagian impor crude dari Timur Tengah telah disiapkan untuk dialihkan ke Amerika Serikat dan negara lain.
“Maka apa skenarionya? Sekarang crude yang kita ambil dari middle east sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika supaya ada kepastian ketersediaan crude kita,” jelas Bahlil.
Untuk BBM jenis bensin RON 90, 93, 95, dan 98, impor tidak berasal dari Timur Tengah. Sementara solar juga sudah tidak bergantung pada kawasan tersebut. Artinya, dari sisi distribusi produk jadi, risiko relatif lebih terkendali.
Cadangan Energi Nasional 21 Hari, Cukupkah?
Indonesia memiliki cadangan energi operasional di atas standar minimum nasional 21 hari, dengan kapasitas maksimal storage sekitar 25-26 hari.
“Ini semuanya di atas 21 hari dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari,” jelasnya.
Namun dibandingkan negara maju seperti Jepang yang memiliki cadangan jauh lebih panjang, kapasitas Indonesia masih terbatas. Itulah sebabnya pembangunan storage baru menjadi agenda prioritas.
“Kita sekarang mau bangun storage untuk minimal tiga bulan,” ujarnya.
Dalam konteks skenario terburuk, peningkatan kapasitas cadangan menjadi tameng utama menghadapi gangguan pasokan jangka panjang.
Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik
Di tengah kecemasan publik, pemerintah memastikan belum ada rencana kenaikan BBM subsidi.
“Kalau harga yang disubsidi, mau naik berapa pun tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah,” tegas Bahlil.
BBM nonsubsidi tetap mengikuti mekanisme pasar. Namun hingga rapat terakhir, belum ada keputusan perubahan harga BBM subsidi.
“Sampai dengan kami rapat tadi belum ada. Jadi aman-aman saja,” katanya.
Dengan demikian, untuk jangka pendek, masyarakat belum terdampak langsung.
LPG dan Diversifikasi Pasokan
Selain crude oil dan BBM, LPG juga menjadi perhatian. Indonesia mengimpor sekitar 7,3 juta ton LPG per tahun dan tahun ini meningkat menjadi 7,8 juta ton. Sebanyak 70% pasokan berasal dari Amerika Serikat, sementara 30% dari Timur Tengah, termasuk Saudi Aramco.
Dengan dinamika konflik di kawasan tersebut, pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan sebagian pasokan ke negara lain.
“Alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko,” kata Bahlil.
Momentum Perkuat Energi Nasional
Krisis Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa ketahanan energi harus dibangun secara struktural. Diversifikasi impor, pembangunan storage, penguatan kilang, hingga pengelolaan fiskal yang hati-hati menjadi pilar utama.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas kilang domestik agar ke depan Indonesia lebih banyak mengolah crude sendiri ketimbang mengimpor produk jadi.
Dalam skenario terburuk sekalipun, pesan pemerintah jelas dan bukan panik, melainkan bersiap.
“Yang penting kita pastikan ketersediaan BBM dalam negeri dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ucap Bahlil.
Sementara, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang didukung Israel dapat menjadi titik balik bagi percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada energi fosil sudah saatnya dikurangi secara bertahap.
“Pengembangan energi baru terbarukan guna menggantikan energi fosil harus dipercepat. Energi fosil sudah seharusnya mulai digantikan oleh EBT,” ujarnya dikutip dari Antara.
Huda menambahkan, transformasi energi tidak hanya sebatas wacana, tetapi perlu diterapkan dalam sektor transportasi dan industri. Ia menilai pengembangan kendaraan listrik hingga sistem pembangkit energi untuk kebutuhan industri semestinya sudah dirancang berbasis energi bersih.
“Teknologi panel surya seharusnya bisa memainkan peran penting dalam suplai energi ke industri maupun pembangkit listrik. Dengan begitu, mobil listrik juga digerakkan oleh sumber energi yang bersih,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas turut menyoroti dampak eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia mendorong penguatan ketahanan energi dan ekonomi nasional untuk mengantisipasi gejolak global.
Menurut Ibas, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia berpotensi memperluas instabilitas geopolitik serta memberi tekanan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Ia menegaskan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memengaruhi stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, hingga keamanan kawasan.
Secara khusus, Ibas menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Mengingat Iran berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, eskalasi konflik berisiko menghambat distribusi minyak atau bahkan memicu penutupan jalur pelayaran.
Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi sekitar 20%-30% konsumsi minyak dunia per hari, sekaligus rute utama pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar. Jika stabilitas di kawasan itu terganggu, dunia berpotensi menghadapi guncangan pasokan energi yang signifikan.
(bsnn)
