Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah menolak usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait rencana impor jagung guna mendukung pembukaan industri pengolahan. Penolakan ini didasari oleh Indonesia saat ini tengah memasuki masa panen raya jagung.
Hal ini disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi pembahasan neraca komoditas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/5/2025). Ia menyebutkan, usulan impor tersebut sebesar 3.000 ton untuk keperluan industri olahan jagung.
Zulhas menjelaskan meskipun kebutuhan untuk jagung industri tetap ada, pemerintah berkomitmen untuk menyerap hasil panen dalam negeri terlebih dahulu. Saat ini, pemerintah masih berupaya agar harga pembelian jagung dari petani bisa mencapai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram.
“Kita sedang panen raya, tapi di beberapa daerah harga jagung belum mencapai Rp 5.500. Pemerintah sedang all out agar harga tersebut bisa tercapai,” terang Zulhas.
Namun demikian, upaya penyerapan hasil panen petani terkendala oleh keterbatasan gudang penyimpanan. Saat ini, sebagian besar gudang telah terisi oleh stok beras nasional yang mencapai 3,7 juta ton.
“Kita memang terkendala soal gudang karena stok beras kita sekarang mencapai 3,7 juta ton. Gudang-gudang sudah penuh,” katanya.
Karena alasan tersebut, Zulhas menegaskan pemerintah belum membuka opsi impor jagung dalam waktu dekat.
“Walaupun jumlahnya sedikit dan untuk kebutuhan industri, kami belum bisa mengizinkan impor jagung karena kita sedang panen raya,” tegasnya.(bsnn)
