Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan tiga langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi kebijakan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 senilai Rp 693 triliun.
“Setidaknya ada tiga langkah yang perlu daerah lakukan. Pertama adalah melakukan efisiensi belanja daerah,” ujarnya dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Batam, Minggu (21/9).
Menurut Tito, kepala daerah harus mengawasi langsung penggunaan anggaran, terutama bagi wali kota dan bupati yang baru menjabat. Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat, Sumatera Selatan, yang mampu menghemat anggaran perjalanan dinas dan rapat, lalu mengalihkannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi seluas 8.000 hektare sawah.
Langkah kedua, lanjut Tito, adalah menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Salah satunya melalui pemberdayaan swasta dan UMKM. Ia mencontohkan DIY yang tetap tumbuh positif saat pandemi Covid-19 berkat dukungan penuh terhadap UMKM.
“UMKM sektor riil yang bisa bertahan, berbeda dengan saham. Pemda perlu komunikasi dengan UMKM, beri insentif, kemudahan izin, KUR, hingga lokasi usaha,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran BUMD sebagai penopang APBD. Langkah ketiga adalah menangkap peluang dari program-program pusat senilai Rp 1.376 triliun.
Program itu mencakup koperasi desa, makan bergizi gratis (MBG), revitalisasi sekolah, kesehatan, sekolah rakyat, cadangan jalan, lumbung pangan, kampung nelayan, hingga pembangunan jembatan dan perumahan.
“Nah, ini semua harus direbut oleh bapak ibu sekalian di daerah,” tegas Tito. (bsnn)
