Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut akan mengevaluasi aktivitas pertambangan yang tidak menerapkan good mining practice (kaidah pertambangan yang baik) pascabanjir bandang di Sumatera.
“Siap-siaplah itu (tambang) yang berdampak segala macam terhadap lingkungan, akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia seperti dilansir dari Antara, Senin (1/12)
Anggia menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan khusus untuk tambang-tambang yang tidak menjalankan good mining practices sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan.
Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM fokus pada pemulihan wilayah terdampak banjir serta memastikan ketersediaan pasokan energi bagi kementerian dan lembaga lain yang turut terlibat dalam pemulihan.
“Misalkan, (memenuhi) kebutuhan solar untuk bahan bakar alat-alat berat Kementerian PU. Untuk membuka dan membersihkan lokasi itu kan butuh banyak BBM. Jadi itu diarahkan Pak Menteri untuk segera didistribusikan, meskipun tantangannya sulit,” kata Anggia.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai Sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.
“Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi,” tuturnya.
Di Pulau Sumatera saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare. Dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi dengan luas 436,92 hektare.
Selan itu, ada 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya seluas 3.758,68 hektare, sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan kepentingan lain.
“PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, termasuk salah satu pemegang PPKH ini,” kata Melky.
Menurutnya, bukaan lahan yang diperkirakan telah mencapai sekitar 570,36 hektare di dalam kawasan hutan menggambarkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di wilayah tersebut. (bsnn)
