Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru terpilih, Thomas Djiwandono mengaku akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Thomas, inisiatif yang yang dia gagas tersebut berbeda dengan sebelumnya oleh dua otoritas, yaitu pembagian beban (burden sharing) pada masa pandemi Covid-19.
“Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi,” kata Thomas.
Saat ini, Indonesia kata Thomas tengah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dibandingkan masa pandemi. Mengutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Thomas menyampaikan bahwa tugas pengelolaan likuiditas oleh bank sentral tidak hanya terkait dengan kebijakan moneter tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia mengakui kalau kebijakan moneter BI selama ini sangat akomodatif, ditandai dengan penurunan suku bunga (BI-Rate) yang signifikan yakni 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen. Namun, masih terjadi time lag transmisi penurunan BI-Rate.
“Jadi, sinergi ini penting dalam menghadapi risiko. Kalau kita melihat kilas ke belakang di masa Covid-19, di situ ada burden sharing yang sangat membantu kita dan di mana Kemenkeu juga melakukan ekspansi fiskalnya. Tapi saat ini ada program-program pemerintah yang didukung oleh semua lembaga yang masuk dalam KSSK,” kata Thomas. Stabilisasi Nilai Tukar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan tantangan yang dihadapi Deputi Gubernur BI terpilih Thomas Djiwandono tidak ringan yakni menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal. “Salah satu persoalan paling nyata saat ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah,” ungkapnya.
Namun, demikian, pelemahan rupiah tersebut tak berdiri sendiri, melainkan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Beberapa di antaranya ialah peningkatan tensi geopolitik global pada awal tahun sehingga mendorong ketidakpastian pasar, serta persoalan struktural di dalam negeri yang memicu keluarnya aliran modal.
Tantangan penting lainnya ialah penguatan kolaborasi kebijakan moneter dan fiskal. Sinkronisasi kedua instrumen tersebut dinilai bukan perkara mudah karena saling melengkapi, tetapi juga berpotensi saling mendominasi jika tak dikelola dengan baik. Sebab itu, diperlukan keseimbangan yang tepat agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan harmonis, saling mendukung stabilitas ekonomi, serta tak menimbulkan distorsi kebijakan.
“Dengan demikian, tugas Deputi Gubernur tidak hanya berfokus pada stabilisasi nilai tukar, tetapi juga memastikan terbangunnya koordinasi kebijakan yang solid bersama Dewan Gubernur. Upaya ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar, memperkuat fundamental ekonomi, serta menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (bsnn)
