PT Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk subsidi sebanyak 1.454.828 ton pada awal tahun anggaran 2023. Stok ini sekitar 194% lebih banyak dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
“Stok pupuk bersubsidi ini tercatat per tanggal 13 Januari 2023, di awal tahun ini kita menyiapkan stok pupuk bersubsidi hingga lini III dengan total 1.454.828 ton. Angka stok pupuk bersubsidi ini juga mampu memenuhi kebutuhan selama beberapa minggu kedepan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/1/2023).
Stok pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari dua jenis yaitu urea dan NPK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Adapun rinciannya yaitu, pupuk urea sebesar 992.791 ton dan pupuk NPK sebesar 462.937 ton atau masing-masing tercatat 188% dan 203% dari minimal stok yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai:
– Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea
– Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK
– Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.
Dengan aturan yang sudah jelas, maka kami tidak segan untuk menindak tegas distributor hingga kios yang terbukti menjual harga pupuk diatas HET.
“Kami juga mengimbau kepada masyarakat khususnya petani untuk segera melaporkan jika melihat praktik jual beli pupuk tidak sesuai aturan yang berlaku kepada Pupuk Indonesia melalui nomor layanan pelanggan Pupuk Indonesia di nomor 0800-100-8001 atau WA di nomor 0811-9918-001.
pupuk bersubsidi ditujukan untuk seluruh petani yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Berdasarkan beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan yaitu:
– Wajib tergabung dalam kelompok tani
– Terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian)
– Menggarap lahan maksimal dua hektare,
– Menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).
