Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru dia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Menko Luhut dikutip pada Rabu (12/4).
Namun, jika China tetap menginginkan APBN sebagai penjaminan, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berkat peringatan Luhut, akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” ujarnya.
Di samping itu, kata Luhut, China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen ke angka 3,4 persen. Maka pihaknya akan melobi kembali suku bunga atau interest rate pinjaman agar lebih rendah lagi.
“Kalau bunga kita berharap, kemarin dia sudah mau di bawah 4 persen , tapi kita masih lebih rendah lagi, overrun yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kita mau lebih rendah lagi,” kata Luhut.
Sebelumnya, Luhut telah melobi China soal penyelesaian pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB agar suku bunga pinjaman tersebut lebih rendah menjadi 2 persen.
“Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan gak semua kita capai. Karena kalau kamu pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen juga. Jadi kalau dapet kita 3,4 persen misalnya sampe situ ya we’re doing okay, walaupun tidak oke-oke amat, tapi dibandingkan kalau kita keluar, ya to?,” pungkasnya.
