Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik.
Syahrul menyebutkan, Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk memasukkan kembali pupuk organik dalam jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.
Berdasarkan instruksi presiden tersebut, Syahrul diminta untuk merevisi Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian.
Sebab, peraturan tersebut membatas seejumlah jenis pupuk subsidi menjadi dua jenis yaitu Urea dan Nitrogen, Fosfor dan Kalium atau NPK.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali dan Mentan segera harus mengubah Permentan Nomor 10/2022 secara cepat,” ujar Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/4).
Syahrul menjelaskan alasan ditingkatkannya kembali penggunaan pupuk organik adalah dari riset yang dilakukan oleh berbagai studi lahan pertanian yang menggunakan pupuk kimia 66% di antaranya mengalami degradasi, jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk organik.
Bahkan, menurut Syahrul ada lahan pertanian sebesar 2.2% yang bermasalah setelah diberikan pupuk kimia. “Presiden meminta jangan cuma pupuk kimia, tetapi mulai hidupkan pupuk organik dan akan disiapkan anggaran penambahan kebutuhan sesuai volume yang ada,” jelas Syahrul.
Menurut Syahrul, Presiden Jokowi berharap pupuk organik yang digunakan adalah hasil produksi masyarakat Indonesia. Syahrul menyebut pihaknya akan melatih para petani untuk memanfaatkan limbah seperti kotoran hewan dan sisa makanan organik untuk diolah mejadi pupuk.
“Diharapkan pupuk yang diproduksi melalui komunitas-komunitas langsung atau lahan percontohan yang ditunjuk asosiasi Kementerian Pertanian,” tambah Syahrul.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi instruksi presiden untuk meningkatkan pupuk organik.
Airlangga menyebut pemerintah akan menyiapkan 500.000 ton dengan total anggaran Rp 750 miliar.
“Pupuk organik yang disiapkan 500 ribu ton nilainya 750 milyar, karena ini tinggal setengah tahun, baik cair maupun granule. Presiden Jokowi meminta opsi kedua melalui pilot project seperti di Tuban yang dimiliki oleh komunitas,” kata Airlangga. (k10)
