Memasuki tahun politik, ekonomi Indonesia dinilai tetap berjalan secara ekspansif. Pelaku ekonomi juga tidak memilih wait and see dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyampaikan, pelaku ekonomi di Indonesia saat ini makin melek atas situasi politik nasional. Mereka memiliki prinsip, perekonomian harus terus bergerak di tengah dinamika politik yang berimplikasi pada ketidakpastian kebijakan.
Said juga mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan. Pada semester I 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.105,2 triliun. Penerimaan pajak ini ditopang oleh PPh badan yang tumbuh 26,2% year-on-year (yoy) dan PPN dalam negeri yang tumbuh 19,5% (yoy).
“Di tengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan,” kata Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah di Gedung DPR, Senin (10/7/2023).
Namun, hasil penerimaan pajak ini tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Said menegaskan, pemerintah harus melakukan mitigasi atas kinerja penerimaan cukai yang tumbuh negatif 18,8%. Realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp. 135,4 triliun. Padahal di tahun sebelumnya, kinerja penerimaan cukai melebihi target dan berhasil menopang pendapatan negara.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester I 2023 sebesar Rp 302,1 triliun atau meningkat 5,5% (yoy). Tingginya PNBP ini ditopang oleh kinerja komoditas non migas yang tumbuh sebesar 94,7%(yoy).
Realisasi belanja negara sampai akhir Juni 2023 mencapai Rp 1.255,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar Rp 152,3 triliun dengan keseimbangan primer surplus Rp. 368,2 triliun.
“Pencapaian ini kita harapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah, terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat,” tutur Said. (bsnn-k12)
