Desakan Anggota DPR untuk Evaluasi Program Hilirisasi Nikel Demi Keberlanjutan Cadangan Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi program hilirisasi nikel.
Hal ini sebagai tanggapan terhadap perhitungan para ahli yang menyebutkan bahwa cadangan nikel nasional hanya tersisa 7 tahun.
Menurut Mulyanto, model hilirisasi saat ini merugikan negara dan mengancam Sumber Daya Alam (SDA) serta lingkungan.
Ia mengkritik ekspor berupa produk setengah jadi dengan kandungan nikel rendah yang tidak dikenai bea ekspor, didukung harga bijih nikel input yang murah, dan berbagai insentif lainnya.
Mulyanto meminta Pemerintah untuk melarang ekspor produk NPI dan Fero Nikel, serta hanya mengizinkan ekspor produk nikel dengan kandungan nikel lebih dari 80 persen.Ia juga mendukung moratorium pembangunan smelter kelas satu baru.
Selain itu, ia akan mendorong pembangunan smelter kelas II untuk produk hilirisasi bernilai tambah tinggi seperti stainless steel, nikel matte, dan lainnya.
Mulyanto menekankan bahwa fokus ke depan haruslah pada industrialisasi nikel, bukan sekadar hilirisasi, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengelolaan SDA yang sesuai dengan konstitusi. (bsnn)
