Pemkab Bombana Gelar Kick Off Meeting RPJPD Tahun 2025-2045

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana tahun 2025-2045. Rabu (27/9).

Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa saat menyampaikan sambutan mewakili Penjabat Bupati Bombana mengatakan kegiatan Kick Off Meeting tersebut merupakan momentum yang sangat strategis sebagai penanda awal dimulainya seluruh rangkaian dan tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana Periode 20 tahun mendatang.

Mantan Kadis PUTR Bombana itu menyebut, kegiatan Kick Off merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kemajuan daerah, untuk itu ia berharap agar seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bombana dapat bersama-sama mendukung dan memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah dan sustainabel serta mendukung target pembangunan nasional menuju indonesia emas tahun 2045.

“Amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah Kabupaten dan kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujar Man Arfa.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan.

Ia menyebut pelaksanaan RPJPD kabupaten bombana pada tahun 2005-2025 telah berjalan selama 18 tahun, sehingga beberapa capaian kinerja indikator makro pembangunan kabupaten bombana sudah dapat dilaksanakan.

Capaian dimaksud yaitu PDRB per kapita kabupaten bombana meningkat lebih dari 10 kali lipat dari awal RPJPD, dimana pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar 4,8 juta meningkat menjadi 50,75 juta pada tahun 2022.

“Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan,” bebernya

Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 26,17 persen menurun menjadi 10,26 persen pada tahun 2022. Angka pengangguran pada tahun 2005 sebesar 15,81 persen turun menjadi 1,47 persen pada tahun 2022.

Tingkat ketimpangan pendapatan yang biasa di ukur dengan indeks gini, dalam 18 tahun terakhir terjadi sedikit kenaikan dimana pada tahun 2005 indeks gini sebesar 0,320 meningkat menjadi 0,370 pada tahun 2022. Indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan capaian yang semakin membaik dimana pada tahun 2005 angka IPM sebesar 63,80 poin menjadi 66,81 poin di tahun 2022.

“Melihat capaian pembangunan yang tergambar dari capaian indikator makro, kita sepatutnya merasa bersyukur. Selain itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders pembangunan, terutama kepada Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat atas segala usaha kita dalam memajukan wonua bombana yang kita cinta ini,” beber Man Arfa.

Ia mengajak seluruh stakeholder pembangunan di kabupaten bombana untuk berpastisapasi menyampaikan aspirasi berupa saran, masukkan dan harapannya terhadap pembangunan kabupaten bombana dalam 20 tahun kedepan yang akan diterjemahkan dalam dalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd kabupaten bombana tahun 2025–2045.

Demi efektivitas penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini, ia berpesan tetap memperhatikan tahapan proses penyusunan RPJPD agar tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya serta sinergitas dengan dokumen RPJPD provinsi dan RPJP nasional serta masukan dari seluruh stakeholders pembangunan.

“Mengingat pentingnya kick off meeting RPJPD ini, kepada seluruh stakeholder dapat mengikuti dengan baik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan kabupaten bombana akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta dapat menjawab isu-isu strategis kedepan,” tandasnya

Sementara itu, Dr Syamsir Nur dalam materinya menyampaikan perspektif perencanaan pembangunan daerah dari masa lalu ke masa depan.

“Pada perspektif masa lalu yaitu apa yang telah dicapai, apa yang telah dilakukan, berapa anggaran yang telah digunakan, dan apa masalah yang masih dihadapi. Sedangkan dari perspektif masa depan yaitu terkait apa yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan, berapa anggaran yang dibutuhkan, serta solusi apa yang ditawarkan,” jelas Syamsir.

Local Expert Kemenkeu RI wilayah Sultra ini juga menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Diantaranya, perubahan struktur ekonomi melambat dan pertumbuhan yang terjadi belum berkualitas.

Kemudian, produkstivitas sektor pertanian rendah, regenerasi, idustrialisasi, hilirisasi, diversifikasi, hingga ekspansi perdagangan sektor pertanian. Selanjutnya terkait ketahanan pangan dan trend perubahan kondisi demografi.

Tantangan dalam pembangunan daerah lainnya, sambung Syamsir, yaitu perubahan perilaku bisnis dan konsumen akibat disrupsi teknologi atau digitalisasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, serta kualidas sumber daya manusia.

“Selanjutnya terkait pemanfaatan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan yang meliputi disparitas pendapatan, daya beli, dan kemiskinan ekstrim,” sebutnya.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kendari ini menambahkan, disamping permasalahan dan tantangan yang ada, terdapat pula sejumlah isu strategis permasalahan pembangunan baik yang berasal dari kebijakan nasional maupun kondisi global akan berpengaruh bagi daerah di masa mendatang.

Isu strategis tersebut diantaranya, keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kemudian integrasi kawasan ekonomi Asia yang berimplikasi pada pasar, produksi, daya saing ekonomi, maupun UMKM.

Selanjutnya isu terkait perubahan iklim, krisis energi, krisis pangan dan krisis (bencana) lingkungan, serta integrasi ekonomi domestik (keterkaitan ekonomi antar wilayah).

“Isu trategis lainnya adalah transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan pusat, dan juga arah pembangunan wilayah di tingkat provinsi,” jelas Syamsir.

Kegiatan Kick Off Meeting RPJPD Kabupaten Bombana di susun untuk jangka waktu 20 tahun yang di ikuti oleh unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari SKPD, Camat dan Lurah, Kepala Desa se- Kabupaten Bombana, DPRD Kabupaten Bombana, FORKOPIMDA, BUMD Kabupaten Bombana, Ormas/OKP dan Stakeholder Pembangunan Lainnya di Kabupaten Bombana yang di supervisi oleh Lokal Expert Kemenkeu Regional Sulawesi Tenggara yang juga Ketua ISEI, Dr. Syamsir Nur, SE. MSi. (*)