Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun beleid baru untuk mengatur ulang skema penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) pertambangan mineral dan batubara (minerba).
Nantinya, selain soal RKAB regulasi yang baru ini juga mengatur ulang soal Pelaporan Baru dan akan menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2022.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Iman Sinulingga mengungkapkan, revisi Permen ESDM ini diperlukan untuk mengatur kembali konsep penyusunan, evaluasi dan persetujuan RKAB, mengingat persetujuan RKAB merupakan dasar bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan.
Iman menjelaskan, ada empat hal pokok yang diatur dalam revisi Permen ini meliputi pembagian waktu kegiatan untuk RKAB, sanksi administratif, peenuhan aspek esensial dalam penyusunan RKAb dan efisiensi tata waktu.
“Sanksi Administratif tegas bagi pemegang izin berupa pencabutan izin tanpa pengenaan sanksi peringatan tertulis hingga sanksi penghentian,” kata Iman dalam siaran pers dikutip Jumat lalu.
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Bambang Sucipto mengatakan, penerbitan Rpermen baru yang mengatur RKAB dan pelaporan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menurutnya, beleid baru diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi dalam pelayanan perizinan pertambangan minerba.
“Mengingat Persetujuan RKAB merupakan dasar bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan,” jelas Bambang.
