Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI menggelar entry meeting pemeriksaan keuangan negara tahun 2023. Entry Meeting kali ini dilakukan di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III).
Ketua BPK RI Isma Yatun meyatakan, Entry Meeting penting dilakukan demi mewujudkan persamaan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Sebab, pertanggungjawaban yang harus diberikan dalam pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan sesuai perundang-undangan.
“Kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan serta melaporkan sumber daya yang dikelolanya. Hal itu merupakan kewajiban fundamental dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan sumber daya negara,” kata Isma, saat pembukaan acara ‘Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2023 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III)’ di gedung BPK RI, Jakarta, Jumat (5/1/2024)
Menurutnya, kementerian lembaga harus dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan. Hal itu dapat terwujud dengan melakukan perencanaan yang cermat, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta pelaporan yang akurat.
“Hal ini tentunya menjadi dasar untuk mencapai tujuan bernegara. Serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan manajemen pemerintahan yang baik,” ucap Isma
Proses audit yang rutin dan wajib oleh BPK merupakan bagian dari mandat untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. “Kita perlu menyikapinya dengan tangan terbuka, sebagai mekanisme yang spesial dalam menjalankan praktek-praktek pengelolaan keuangan negara yang baik,” ujar Isma
Entry Meeting yang digelar oleh BPK dihadiri sejumlah menteri, perwakilan DPR dan MPR, dan para ketua lembaga. Hadir pula, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, Direktur Keuangan RRI Muhammad Fauzan, dan Kepala SPI RRI Ngatno. (bsnn)
