Pemerintah diminta menunda alias untuk tidak memaksakan kehendak membeli saham PT. Vale jika harganya masih tinggi dan tidak bisa menjadikan negara sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan itu.
Sebab, tanpa saham mayoritas, Pemerintah tidak bisa berperan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan sebagaimana diamanatkan UU Minerba.
“Kenapa divestasi saham Vale terus molor. Sebabnya terang-benderang, karena Vale minta harga yang mahal atas saham mereka, sementara Pemerintahnya lembek dan terus mengalah,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Minggu (28/1/24).
Mulyanto menilai, pemerintah sudah melanggar UU Minerba tidak menjadi pemilik dengan saham mayoritas 51 persen dan rela tidak menjadi pengendali operasional dan finansial perusahaan, serta membiarkan lahan operasi Vale sangat luas meski tidak optimal dan para Gubernur di Sulawesi teriak-teriak, Pemerintah tetap saja adem-ayem.
Bahkan proyek-proyek Vale ini masih berstatus sebagai proyek strategis nasional (PSN) dengan berbagai insentif dan kemudahannya.
Menurut Mulyanto, kalau Pemerintah lembek, serahkan saja soal ini pada Presiden mendatang. Daripada marwah negara compang-camping tidak berwibawa bernegosiasi dengan korporasi.
Ruh UU Minerba tahun 2020 sudah berbeda secara mendasar dari UU sebelumnya, yakni dari rezim Kontrak Karya menjadi Rezim Perizinan.
Artinya, dengan UU Minerba yang baru, Pemerintah posisinya berada di atas angin. Karena Pemerintah berkewenangan memberikan izin operasi dan menetapkan luas wilayah operasi tambang.
“Pemerintah tidak berkedudukan sejajar dengan korporasi seperti dalam pada UU Minerba sebelumnya melalui bentuk Kontrak Karya. Pemerintah adalah pemberi izin dan penetap luas lahan wilayah pertambangan. Jadi kalau Pemerintah tidak berwibawa dipermainkan Vale ini kan aneh. Sudahlah, stop pembahasan ini dan serahkan saja soal ini pada Pemerintah yang akan datang,” tegasnya.
“Selain itu juga terkesan Vale tidak punya itikad untuk membangun smelter untuk baterai berbasis nikel yaitu HPAL, ini kami dapatkan informasi sampai saat ini belum terlihat tanda tanda pembangunan kontruksi smelter yang sudah puluhan tahun dijanjikan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah”, tambahnya. (bsnn)
