Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2:Kolaborasi, Kunci Atasi Perubahan Iklim
Festival LIKE tahun ini menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil kerja nyata dan upaya perbaikan kebijakan serta implementasi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Di kesempatan itu Presiden Joko Widodo membagikan 15 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan kepada perwakilan masyarakat di Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/8/2024).
Festival LIKE 2 merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diselenggarakan menjelang COP ke-29. COP adalah pertemuan tahunan global yang membahas ancaman krisis iklim. Pelaksana COP adalah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dan tahun ini rencananya berlangsung di Baku, Azerbaijan, pertengahan November mendatang.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim di Tanah Air. Lingkungan yang tidak terjaga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
“Kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga, yang paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita. Baik berupa sakit, kekeringan, atau tekanan terhadap pangan. Saya kira, itu harus menjadi perhatian kita bersama,” tutur Presiden.
Kepala Negara menyampaikan, sektor energi, pertambangan, dan kehutanan memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Terkait hal ini, Presiden mendorong KLHK memberikan perhatian lebih terhadap aksi pemulihan lingkungan. “Sehingga saya selalu sampaikan, semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari Kementerian,” ucap Presiden.
Realisasi Hutan Sosial
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, pemerintah menyerahkan SK Hutan Sosial seluas 1,07 juta hektar dan SK TORA seluas 43.000 hektar, termasuk Hutan Adat seluas 15.879 hektar. Serta SK untuk lahan sawit rakyat seluas 37.000 hektar, yang dialokasikan untuk program peremajaan sawit rakyat.
“Dengan penyerahan ini, total realisasi hutan sosial yang diberikan kepada 1,4 juta kepala keluarga telah mencapai 8,018 juta hektar,” ujarnya.
Dalam perhutanan sosial, telah ditetapkan luas indikatif hutan seluas 1,11 juta hektar. Sebanyak 265 ribu hektar di antaranya sudah ditetapkan melalui SK. Total 1,37 juta hektar hutan adat diperuntukkan bagi 138 kelompok masyarakat adat.
Penyelesaian akses kelolaan hutan menjadi prioritas pemerintah dengan target 12,7 juta hektar.
Dana Lingkungan
Dalam kesempatan itu, Pemerintah juga menyerahkan sertifikat layanan dana masyarakat untuk lingkungan. Penyerahan ini menandai hadirnya layanan dana bagi masyarakat untuk lingkungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Dana tersebut tidak berasal dari APBN. Melainkan dari filantropi dan kerja sama internasional untuk mendukung aksi iklim, serta restorasi lingkungan dan ekonomi sirkuler. Antara lain melalui kerja sama bilateral dengan Norwegia dan Jerman, serta kerja sama multilateral seperti Green Climate Fund. “Ini adalah bukti nyata dukungan pemerintah untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ungkap Menteri Siti.
Tata Kelola Agraria
Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya pengelolaan agraria dan reforma agraria, dalam upaya pemerataan ekonomi nasional. Menurutnya, agraria merupakan pilar utama mencapai pemerataan ekonomi, sesuai program yang diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2017. “Penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan adalah salah satu prioritas untuk mendukung tata kelola agraria yang lebih baik,” kata Airlangga.
Airlangga memberikan apresiasi kepada KLHK atas keberhasilan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengelolaan tanah dan hutan. Sebanyak 173 SK dengan luas 296.796 hektar telah diterbitkan. Dan pada hari ini diserahkan 20 SK lagi dengan total luas 43.122 hektar oleh Presiden Jokowi.
Terkait hal ini, Airlangga menyarankan pendampingan bisnis kepada penerima SK TORA. Dia berharap, kementerian dan stakeholder dapat membantu mendampingi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya.
