Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut Aboe Bakar, evaluasi tersebut sangat diperlukan, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk tingginya biaya politik.
“Saya sepakat bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak adalah langkah penting untuk mengatasi kelemahan yang ada,” ujar Aboe Bakar di Jakarta, Sabtu (14/12/2024) dilansir dari Antara.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah anggaran pilkada. Aboe Bakar mengakui pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar. Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Aboe Bakar juga mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pilkada. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, ia mengaku sering menerima laporan terkait praktik politik uang.
“Politik uang merusak nilai demokrasi karena fokus pemilihan bergeser dari kualitas kandidat ke seberapa besar kemampuan finansial mereka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah daerah sebagai indikasi sistem yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Sebagai solusi, Aboe Bakar menyarankan agar evaluasi pilkada dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan landasan bagi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
Sebelumnya, dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo menyampaikan gagasan reformasi sistem pilkada. Ia menekankan pentingnya sistem yang lebih hemat untuk mengurangi beban calon kepala daerah sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Presiden menyebut perubahan sistem pilkada ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas demokrasi di Indonesia, dengan menekan biaya politik yang tinggi dan meminimalkan dampak negatif, seperti politik uang. (bsnn)
