Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendapat tambahan alokasi anggaran signifikan pada tahun 2026. Total pagu mencapai Rp 1,39 triliun, meningkat 29,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, menjelaskan bahwa tambahan Rp 195 miliar akan diarahkan untuk memperkuat program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, pengendalian limbah, hingga pengembangan perdagangan karbon. “Kenaikan anggaran ini sekaligus memberi ruang lebih luas untuk memperkuat agenda lingkungan strategis,” ujarnya seperti dikutip dari laman DPR pada Minggu (7/9/2025).
Hanif juga memaparkan capaian anggaran tahun berjalan. Hingga 2 September 2025, realisasi belanja KLH/BPLH telah mencapai Rp 710 miliar atau 66,22 persen dari total pagu Rp 1,079 triliun, dengan proyeksi serapan mendekati 100 persen pada akhir tahun.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga awal September 2025 tercatat Rp 287,77 miliar, atau 306,82 persen dari target APBN. Kementerian menargetkan PNBP bisa mencapai Rp 500 miliar pada akhir tahun berkat penguatan program berbasis lingkungan.
Peningkatan anggaran 2026 diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola lingkungan nasional, tetapi juga mendukung diplomasi iklim Indonesia di tingkat global.
