Kemkomdigi Dorong Efektivitas Komunikasi Publik Lewat Teknologi dan Penguatan Kehumasan

Arahan tersebut mengacu pada Peraturan Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, khususnya suburusan informasi dan komunikasi publik serta mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.

“Dinamika ruang digital bergerak dinamis, setiap menit selalu berubah, arus informasi juga padat. Di dalamnya tentu banyak informasi positif yang didapatkan masyarakat, tapi juga terdapat misinformasi, disinformasi, juga konten-konten yang perlu diverifikasi ulang,” ujar Marroli Jeni Indarto dalam sambutannya saat membuka kegiatan REKAP di Aula Dinas Kominfo Jawa Timur, (19/10).

Ia mendorong para Pranata Humas agar terus berinovasi dan memperkuat kapasitas diri, sehingga mampu menjadi ujung tombak penyampai pesan dan program prioritas pemerintah kepada publik.

“Saya mengajak setiap Diskominfo Provinsi untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran indeks komunikasi pembangunan informasi publik, mengisi instrumen dengan tepat waktu, membantu menyiapkan evidence (bukti-red) yang relevan dan kredibel, serta membuka ruang partisipasi warga di daerah masing-masing karena ini penting untuk menjadi umpan balik kita dalam menyusun rencana perbaikan dan peta jalan 2026,” ujarnya.

Sinergi Teknologi dan Kehumasan di Era Digital

Mewakili Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, Putut Darmawan selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menuturkan bahwa lanskap komunikasi publik saat ini telah mengalami perubahan besar. Dalam era digital, kecepatan penyampaian informasi harus dibarengi dengan ketepatan pesan dan akurasi data.

“Fungsi humas dan komunikasi publik semakin bertransformasi menjadi pusat pengendali informasi dan reputasi pemerintah, namun efektivitasnya hanya dapat tercapai jika didukung integrasi teknologi digital, literasi media, serta kolaborasi antar pelaku komunikasi publik,” ungkap Putut Darmawan saat menyampaikan sambutan.

Menurutnya, sinergi antara teknologi dan kehumasan tidak sekadar alat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat.

Forum seperti REKAP diharapkan menjadi ruang bertukar praktik baik, memperkuat jejaring antarhumas pemerintah, dan menegaskan posisi Pranata Humas sebagai penjaga narasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sesi berbeda, Nurul Hidayah Putri, Ketua Tim Pembinaan Komunikasi Publik Daerah, menjelaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi. Mulai dari media sosial, perangkat mobile, hingga artificial intelligence (AI) telah mengubah secara fundamental pola komunikasi publik.

Menurutnya, sinergi antara teknologi dan kehumasan tidak sekadar alat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat.

Forum seperti REKAP diharapkan menjadi ruang bertukar praktik baik, memperkuat jejaring antarhumas pemerintah, dan menegaskan posisi Pranata Humas sebagai penjaga narasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sesi berbeda, Nurul Hidayah Putri, Ketua Tim Pembinaan Komunikasi Publik Daerah, menjelaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi. Mulai dari media sosial, perangkat mobile, hingga artificial intelligence (AI) telah mengubah secara fundamental pola komunikasi publik.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan media digital sebagai kanal utama penyebaran informasi yang efisien dan menjangkau khalayak lebih luas.

“Media sosial perlu dipandang sebagai ruang interaksi strategis antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, media sosial dan platform digital dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat,” tambahnya.

Monitoring Media sebagai Instrumen Strategis

Harfizan Arnas, Ketua Tim Pengelolaan Monitoring Isu Publik Direktorat Informasi Publik, menegaskan pentingnya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Pranata Humas memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan dan program pemerintah secara cepat, akurat, dan mudah dipahami.

“Monitoring media digunakan untuk menyusun strategi komunikasi secara lebih efektif, serta mengukur efektivitas komunikasi. Intinya, monitoring media dilakukan untuk mendapatkan gambaran apa yang sedang terjadi, baik di media massa maupun media sosial,” kata Harfizan Arnas dalam sesi paparan.

Ia menambahkan, proses pemantauan terhadap media cetak, elektronik, dan daring sangat penting untuk memahami isu yang berkembang dan membentuk persepsi publik.

Sementara itu, Firmansyah dari Tim Penyusunan Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, menjelaskan bahwa berdasarkan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2025, sistem penilaian kinerja Pranata Humas kini berfokus pada hasil kerja (output-based approach).

Menurutnya, perubahan ini diperlukan karena bidang kehumasan terus beradaptasi dengan perkembangan media dan disrupsi teknologi.

“Apabila kita masih menggunakan pendekatan berbasis kegiatan, akan banyak aspek yang terdampak oleh disrupsi teknologi dan perubahan regulasi yang berlangsung cepat. Padahal, penetapan regulasi tidak selalu dapat mengikuti kecepatan perubahan tersebut,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis hasil dinilai paling sesuai untuk mengukur efektivitas kinerja humas. “Adapun tahapan pelaksanaannya, yang menjadi ukuran utama adalah output akhir dari pekerjaan tersebut. Misalnya, untuk pelaksanaan suatu kegiatan, hasil kerjanya diukur melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun secara komprehensif,” jelasnya.

Sebagai penutup, kegiatan Rembuk Komunikasi Publik yang digagas Direktorat Komunikasi Publik Kemkomdigi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang komunikasi dan informatika.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi komunikasi publik secara lebih terukur dan efektif.

(bsnn)