Pemerintah Fasilitasi Legalitas dan Pembiayaan Usaha Mikro NTT
Kementerian UMKM bersama sejumlah pemangku kepentingan memfasilitasi lebih dari seribu pengusaha mikro di Kota Kupang, Provinsi NTT. Hal ini dilakukan agar para pengusaha mikro bisa mendapatkan sertifikasi, legalitas, dan perluasan akses pembiayaan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman hadir langsung dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kupang, Rabu (29/10/2025). Ia menegaskan, pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif, dan kompetitif bagi pengusaha UMKM.
“Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil. Kami mau mereka bisa mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” kata Maman lewat keterangannya.
Ia menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden, pihaknya mendorong integrasi berbagai layanan perizinan dan sertifikasi dalam satu ekosistem terpadu. Upaya kolaboratif tersebut, katanya, telah menunjukkan hasil yang signifikan.
“Alhamdulillah, grafik volume pemberian perizinan dan sertifikasi hingga Oktober 2025 meningkat hampir 300 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah buah dari kerja sama lintas instansi dan dukungan luar biasa dari pemerintah daerah, termasuk Provinsi NTT,” ujar Maman.
Sebanyak 29 jenis layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi sekitar seribu pengusaha UMKM dalam kegiatan tersebut. Layanan tersebut adalah penerbitan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM.
Ada juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun ada.
Maman menekankan, kemudahan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal. Tujuannya agar UMKM lebih siap bersaing di pasar nasional maupun global.
“Legalitas bukan hanya kewajiban administratif. Tetapi juga strategi penting agar pengusaha dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak maju,” katanya.
Gubernur Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut positif langkah tersebut. Ia juga menilai, pola kolaborasi yang diterapkan Kementerian UMKM layak direplikasi di seluruh wilayah provinsi.
“Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi,” ujar Melki.
Melki mengatakan, Festival ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah mampu mempercepat pelayanan bagi pengusaha. Hal ini memperkuat fondasi ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia. (bsnn)




