Kinerja Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), pada tahun pertama (2025-2026) dinilai positif dengan tingkat kepuasan mencapai 81,5%, didorong oleh fokus pada efisiensi anggaran, beasiswa, dan penerapan meritokrasi. Prestasi menonjol meliputi pengalihan dana operasional untuk beasiswa dan sejumlah raihan penghargaan.
Tentunya, penilaian ini menjadi menarik ditelisik dan melahirkan pertanyaan kritis dari kalangan pekerja media di Sulawesi Tenggara.Berikut ini Syamsir Nur memberikan tanggapan/jawaban yang ramai diulas di media yang terbit di Sulawesi Tenggara :
- Bagaimana Anda menilai capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra selama satu tahun terakhir secara umum?
Hal utama menurut saya yang menjadi catatan penting kepemimpinan setahun ASR-Hugua yakni kemampuan mengharmonisasi program prioritas yang diinginkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) secara cepat pasca pelantikan. Ia menetapkan target dan sasaran pokok pembangunan sebagai “kompas” kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.
Setahun terakhir, program yang dijalankan tidak hanya in-line dengan rencana kerja tahunan, tetapi ada pemetaan masalah dan kebutuhan mendasar masyarakatnya. Menguatkan inftrastruktur dan sektor pertanian. Ini mendasar bagi pembangunan ekonomi kita. Tidak hanya berdampak langsung, tapi ada mobilitas-konektivitas dan produktivitas.
- Dari sisi kebijakan publik, yang paling menonjol dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Tenggara?
Setahun terakhir ini, saya mencatat kebijakan publik ASR-Hugua menekankan pada dua aspek utama yakni pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan serta penguatan kebijakan fiskal daerah.
Ada kenaikan PAD 27,40 persen dibandingkan tahun lalu. Ini juga disertai dengan kebijakan perubahan belanja daerah yang diarahkan pada layanan publik dan kesejahteraan warga. Alokasinya ada yang ke infrastuktur dasar (misal jalan, air bersih, ke sektor pendidikan dan kesehatan), penguatan UMKM serta belanja perlindungan sosial.
“Meski ruang fiskal sempit-dan diperhadapkan kebijakan efisiensi pemerintah pusat, saya melihatnya ASR-Hugua memiliki komitmen untuk memanfaatkan belanja pada setiap rupiah anggaran APBD Sultra”. Pendekatannya betul harus belanjanya berkualitas (quality spending), bukan sekedar besaran.
- Dari perspektif tata kelola pemerintahan, apakah ada perbaikan pada awal pemerintahan ASR-Hugua?
Saya mencatatnya, terjadi perbaikan. Integritas dan responsif dijadikan kunci utama oleh ASR-Hugua. Pada beberapa kesempatan selalu meneguhkan prinsip itu. Saya kira akan progresif karena penguatan birokrasi menjadi misi utama dan saya lihat akan di fokuskan tahun depan dalam dokumen RPJMD Sultra.
- Bagaimana kinerja pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran?
Secara kumulatif ditahun 2025, Sultra mencatatkan pertumbuhan 5,79 persen yang juga lebih tinggi dari tahun lalu 5,40 persen. Konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
“Secara regional juga kita tumbuh kuat, dan cukup kontributif dalam pembentukan “kue” ekonomi Sulawesi- karena menempati urutan ke-3 setelah Provinsi Sulteng dan Sulut.
Kalau kita bandingkan dengan target RPJMD Sultra 2025-2029, capaian tahun 2025 berada pada target yang direncanakan ASR-Hugua untuk tahun ini yakni diatas 5,5-6,5%. Tahun pertama sangat positif karena terjadi peningkatan produktivitas ekonomi sektor unggulan.
Angka kemiskinan kita Sultra tahun 2025 menurun 10,54 persen. Meski ini masih setahun-efek kebijakan ASR Hugua setidaknya telah mengurangi tekanan pengeluaran penduduk miskin.
“Saya lihat belanja bantuan sosial 22,08 M dan belanja subsidi naik 13,97 persen atau 2,25 M dibanding tahun lalu. Tentu saja yang perlu dicatat- koordinasi dan komunikasi dengan stakholders berjalan baik terutama dalam menjaga harga komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Sultra”.
Dari sisi pengangguran, terjadi kenaikan 3,33 persen tahun 2025. Jadi ada peningkatan supply dibanding demand terutama pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan PT. Tentu saja ada pertalian dengan ketersediaan lapangan kerja,skiil, ataupun struktur ekonomi daerah kita. Namun yang perlu dicatat-lapangan usaha konstruksi, pengangkutan dan jasa pemerintahan menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi.
- Apa rekomendasi bapak yang perlu menjadi prioritas pemerintah provinsi pada tahun kedua masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sultra?
Tahun ini, kebijakan ASR-Hugua mesti memprioritaskan pada program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
Saya kira program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas harus tetap menjadi fokus kebijakan. Ini kaitan dengan produktivitas human capital.
Revitalisasi sektor pertanian-pangan yang cukup dan setidaknya tahun ini sudah siap untuk ada hilirisasi komoditas. Artinya ini produktivitas sektoral,Kemudian fokus infrastruktur darat-pulau atau konektivitas karena berkaitan dengan produktivitas wilayah.
Komitmen yang teguh atas tata kelola yang bersih dan berintegritas, oleh ASR sebagai nakhoda mesti diperlukan penguatan pimpinan OPD yang akuntabel dan inovatif. Fokusnya tentu peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan kualitas layanan publik.
“Kepala OPD perlu inovasi-tidak hanya berpola BAU (business as Asual)-kegiatan berjalan tanpa strategi dan intervensi baru”.
- Menurut bapak, apa tantangan yang akan dihadapi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada tahun mendatang?
Dari sudut ekonomi, pertama, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Raihan pertumbuhan tinggi meski diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menurun-ada penciptaan lapangan kerja baru dan berkurangnya disparitas antar wilayah.
Saya melihat, sektor investasi masih kurang produktif sebagai mesin pertumbuhan karena masih bertumpu pada pada modal, multiflier efek ke ekonomi masih kecil.
Pasar tenaga kerja masih rentan- didominasi sektor informal dan skiil yang lemah sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga kita masih terbatas.
Wilayah daratan berkontribusi terhadap pembentukan kue ekonomi Sultra sebesar 72,55 persen, sedangkan wilayah kepulauan 27,45 persen. Ini salah satu gejala ketimpangan yang perlu diintervensi kedepan.
Kedua, tantangan fiskal. Saat ini kemandirian fiskal Sultra 33,46 persen. Meski ada peningkatan dari tahun sebelumnya, perlu dioptimalkan. Tahun ini terjadi penurunan dana transfer dan bisa jadi berlanjut tahun depan. Maka celah fiskal ini memerlukan intensifikasi PAD. Penerimaan di sektor pajak perlu dioptimalkan terutama kewenangan Provinsi yang bertalian dengan aktivitas pertambangan.
Masih ada potensi lain-perusahan daerah dan asset daerah yang perlu dioptimalkan. Perusahan (Perumda Aneka Usaha, Bank Sultra dan BPR) tidak hanya menjadi lokomotif produktitas ekonomi tetapi harus mampu menggenerate pendapatan.
“Demikian juga asset daerah terutama tanah dan bangunan ini potensial untuk dimanfaatkan dengan ragam pilihan kerjasama pemanfaatan. Makanya perlu dicatat dan dikelola agar bermanfaat bagi daerah. ini namanya transformasi fiskal”. (litbang-bsnn)
