Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, peningkatan pemberdayaan sosial menjadi salah satu cara menghapuskan kemiskinan. Oleh karena itu, pihaknya menilai perlu diikuti dengan peningkatan anggaran pada sektor tersebut.
“Kita harapkan ke depan 2024 ini tambah lagi anggarannya, sosial, juga tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial. Tapi, pemberdayaannya itu, supaya menghilangkan kemiskinan,” kata Wapres saat menggelar makan siang bersama staf dan wartawan di Kantin Sekretariat Wapres, Jumat (5/1/2024), Jakarta Pusat.
“Kalau bansos (bantuan sosial-red) terus kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama ini bansos ini semakin sedikit.”
Wapres mencontohkan, misalnya dalam upaya penurunan prevalensi stunting, dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana perlu diikuti dengan pemberdayaan masyarakat, agar dapat menekan terjadinya kasus stunting.
“Karena, itu berbanding lurus dengan yang saya bilang, peningkatan pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan. Tapi, yang lainnya bisa dinaikkan jadi pengusaha menengah, pengusaha besar, tergantung daripada upaya-upaya kita dalam rangka pemberdayaannya,” ujar Wapres yang juga merupakan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Itu nanti kita dorong itu supaya mempercepat.”
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Serta, target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun yang sama
Adapun Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Yaitu, dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,7 persen pada September 2023.
Sementara, pemerintah mengklaim percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional sejak 2018, menghasilkan penurunan prevalensi stunting cukup signifikan. Yakni, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. (bsnn)
