Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar 52,9 triliun rupiah per 15 Desember 2025 atau setara 74,6 persen dari pagu anggaran 71 triliun rupiah. Penyerapan anggaran sebesar itu telah menyasar 50,7 juta orang dari target 82 juta orang. “Makan Bergizi Gratis sampai dengan 15 Desember sudah 52,9 triliun rupiah atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar 71 triliun rupiah,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, kemarin. Jumlah realisasi penerima program MBG tercatat mencapai 50,7 juta orang dari target 82,9 juta orang, yang mencakup anak, siswa, hingga ibu hamil.
Berdasarkan realisasi terakhir, program MBG telah dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 741.985 pekerja. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal ini untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. “Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12) lalu.
Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Sehingga, ia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut. “TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujar Dadan. Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.
Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia. Keterlibatan UMKM Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk terus meningkatkan keterlibatan UMKM dalam program MBG sebagai upaya memperluas manfaat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut dia, keterlibatan UMKM adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama. Menurut dia, hal itu adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan untuk tumbuh dan berkembang. (bsnn)
