Forum Kontraktor Kolaka Bongkar Kasus Dugaan Proyek Bermasalah Hingga Oknum ASN Main Proyek

Proyek bermasalah hingga Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kabupaten Kolaka main proyek itu sudah bukan lagi rahasia di kalangan masyarakat dunia usaha termasuk di sektor usaha jasa konstruksi,Pasalnya ini sudah menjadi permainan yang terus berulang di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.Meski beberapa kali disorot oleh media dan aktifis dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dengan pemberdayaan pengusaha lokal namun praktik nakal dari oknum ASN di Kolaka ini masih masif terjadi.

Praktik ini sejatinya sudah berlangsung cukup lama, tentunya ada pihak yang dirugikan dengan permainan kotor ini, yakni kalangan dunia usaha di sektor jasa konstrusi dan distribusi barang dan jasa yang ada di Kolaka, jumlahnya tidak sedikit mencapai angka 150 orang sebagai pemilik perusahaan yang notabene setiap tahun membayar pajak usaha, dan berharap mendapat pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Buntut panjang gejolak protes pun kini merebak dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Kontraktor Kolaka (FKK) di tiga lokasi, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kolaka, Kantor Kejaksaan Negeri Kolaka dan DPRD Kolaka untuk menyampaikan aspirasi dari sejumlah kontraktor yang selama ini dicaplok lahan pekerjaannya oleh oknum ASN di lingkup Pemkab Kolaka hingga dugaan proyek bermasalah pun menjadi isu panas di Kolaka.

Adalah Ashar Rasyid orang yang bertanggungjawab atas aksi protes sekaligus menggugat Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan menyampaikan  aspirasinya lewat rapat dengar pendapat (RDP) Ia secara tegas minta kepada Pj Bupati Kolaka agar mencopot Kadis PU Arifin Jamal karena dinilai tidak berpihak kepada kontraktor lokal.

“Aksi yang kami lakukan adalah bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh Kadis PU Kolak, terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi yang tidak transparan dan profesional, menemukan indikasi banyaknya proyek bermasalah serta kurangnya pemberdayaan kontraktor lokal di Dinas PUPR Kabupaten Kolaka” ungkap

Selain itu, kata Azhar Rasyid sebagai kontraktor lokal tidak terakomodir, sementara data yang diperoleh seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang totalnya mencapai ratusan paket proyek, namun sebagian kontraktor lokal tidak mendapat proyek.

“Jadi kami meminta agar memberdayakan pengusaha lokal, dan meminta kepada Pj. Bupati Kolaka mencopot Kadis PU Kolaka. Selain itu, kami juga meminta keterbukaan berapa jumlah proyek yang ditangani atau dikelola Dinas PUPR Kolaka,” tegasnya.

Meski demikian Kadis PU Kolaka Arifin Jamal saat aksi unjuk rasa di depan kantornya dia tidak berada di tempat, dari percakapan Whatsappnya, dia lagi mengikuti kegiatan di Jakarta.

“Seandainya tidak terlalu penting acara kementerian saya tidak berangkat mau sekali saya terima mereka pada saat demo karena dari beberapa yang demo kemarin sebagian besar dapat kegiatan di APBD Kolaka” tulis Arifin Jamal yang diterima beritasulawesi.co.id kemarin.

Penjunjuk rasa dari FKK ini pun terpaksa diterima oleh Sekretaris Dinas PU Kolaka Agus Andhy didampingi Ihwan Halik (Kabid Bina Marga Dinas PU Kolaka) mengaku jika Dinas PUPR sendiri tetap menjaga transparansi dalam menjalankan fungsinya dan pihaknya terbuka bagi kontraktor lokal dengan aturan yang berlaku dan mengikuti proses bertahap untuk memperoleh paket proyek.

“Kami memberikan paket proyek kepada siapa pun yang memenuhi prosedur yang ada. Dan tahun 2024 ini ada 82 paket proyek yang ada di Dinas PUPR Kolaka,”kata Agus Andhy dihadapan pengunjuk rasa.

Menariknya, karena tak hanya Kantor PU yang disambangi pengunjuk rasa tapi Kantor Kejaksaan Negeri Kolaka pun ikut dapat jatah didemo oleh FKK ini, dan mereka diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka.

Kajari Kolaka Indawan Kuswadi saat menerima pengunjuk rasa mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari FKK ini.

“Mengenai proyek mangkrak di Toari yakni Spam dan Embung dengan anggaran sebesar 10 miliar,Tolong siapkan datanya secara resmi dan masukkan laporannya ke Kejaksaan Negeri Kolaka” ungkap Indawan. (bsnn)