Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya menggerakkan beragam sendi di masyarakat. Tidak hanya sebatas politik tapi juga sosial, budaya hingga ekonomi.
Dan sektor terakhir lumrahnya akan semakin bergairah dengan hadirnya Pilkada Serentak di Kabupaten Kolaka 2024-2029. Terutama ketika gong kampanye telah dibunyikan. Beragam Alat Peraga Kampanye (APK) hingga kebutuhan logistik Pilkada dibuat untuk mencukupi penyelenggaraan pemilu.
Dan dari sisi penyelenggaraan Pilkada di Kolaka sendiri, pada kandidat bersama tim suksesnya membutuhkan beragam logistik kampaye untuk memenuhinya. Dukungan pun dibutuhkan dari para pelaku usaha untuk mencukupinya.
Hal inilah yang kemudian disampaikan Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kolaka Yunus Wahid Senin (16/9)
Untuk itu dia mengajak pelaku UKM untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan logistik kampaye hingga Terlebih pengadaan logistik Pilkada baik melalui kegiatan usaha pelaku UKM di Kolaka.
Selain itu, pada tahun politik ini menjadi kesempatan kepada pelaku UMKM agar lebih selektif memberikan pilihannya kepada calon pemimpin yang hanya berpihak kepada sektor UMKM saja.
Yunus Wahid menilai kampanye Pilkada serentak tahun ini akan menggerakkan ekonomi di setiap daerah di Kabupaten Kota di Indonesia tak terkecuali di Kolaka ini.
“Di sana peran UMKM akan sangat terasa. Sebab, barang-barang seperti kaus dan sebagainya hanya cocok untuk pelaku UMKM. Inilah kesempatan yang harusnya dimanfaatkan,” kata Yunus Wahid dalam keterangannya di Kolaka tadi malam.
Yunus Wahid, mencontohkan dampak dari penyelenggaraan pesta demokrasi ini pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) seperti pembelian kaus mampu mencapai lebih dari 20 persen.
Hal lainnya, Yunus Wahid mengatakan, penyelenggaraan Pilkada ini sangat identik dengan peningkatan peredaran uang. Merujuk keterangan Menteri Dalam Negeri, Tito Kanavian di Kantor KPU RI , dana Pilkada Serentak 2024 diambil dari dana hibah daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk itu, semua daerah pemilihan diminta menganggarkan NPHD hingga 100 persen untuk KPU Daerah.
Yunus Wahid mengungkapkan bahwa penganggaran untuk KPU Daerah kurang lebih sebesar Rp 20 triliun. Sementara untuk jajaran Bawaslu, besarannya kurang lebih Rp 6,3 triliun. Secara keseluruhan, total besaran anggaran mencapai hampir Rp 27 triliun, belum termasuk anggaran untuk aparat keamanan TNI dan Polri.
” Ini besarnya anggaran Pilkada serentak 2024 ini setidaknya menjadi peluang yang mestinya ditangkap oleh semua pelaku dunia usaha yang ada di Kolaka” pungkas Yunus Wahid. (bsnn)
