Perum Bulog membutuhkan dana sebesar Rp 57 triliun dalam satu tahun untuk mengelola beras sebanyak 4,7 juta ton. Dana itu diukur dari dari harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap beras sebesar Rp12.000.
Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol mengatakan, jumlah itu sesuai arahan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan agar Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton beras. Sedangkan stok beras di gudang Bulog saat ini ada 1,7 juta ton.
“Dengar kabar akan diminta menyerap tiga juta ton, artinya kita akan mengelola 4,7 juta ton. Kalau kita hitung harga Rp 12.000 per kilogram, artinya 4,7 juta (ton) dikali Rp 12.000, kurang lebih Rp 57 triliun harus kita sediakan dalam mengelola beras ini oleh pemerintah,” kata Iryanto di kantor Bulog, Rabu (22/1/2025).
Iryanto mengatakan, saat ini Bulog sedang berbicara dengan pemerintah untuk memberikan bantuan yang lebih terstruktur untuk pendanaan. Untuk saat ini, Bulog masih dibantu oleh perbankan.
“Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah dengan skema sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita. Nah, sementara ini kami bisa recovery dari revenue pendapatan kita adalah pada saat menyalurkan. Di situlah pemerintah membeli beras kami dan itulah menjadikan recovery pendapatan kami,” ujarnya.
“Jadi kira-kira kita beli dahulu dan kita simpan, perbaiki, rapikan, salurkan, dan kita mendapat bayaran. Kira-kira seperti itu,” lanjut Iryanto.
Iryanto mengakui, selama ini Bulog masih bisa survive walaupun dengan beban yang begitu berat harus meminjam dengan bank. Kendati begitu, Iryanto menyatakan, hal ini merupakan konsekuensi. Bulog menurutnya, masih bisa menjalankan tugas ini dengan baik.
“Tentunya nanti ada transisi dari bentuk pembangunan Bulog nanti kita lihat sejauh mana kita akan bisa survive untuk membantu dalam pengadaan dan penyaluran beras pemerintah atau pangan pemerintah,” ujar Iryanto. (bsnn)
