Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal terlibat dalam divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Vale wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia, dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut bersama dirinya dan kementerian terkait seperti Menteri ESDM, Menteri koorodnator bidang perekonomian, Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi.
Erick mengungkapkan, dalam proses divestasi tersebut, pihaknya akan melakukan seperti apa yang dilakukan pada PT Freeport Indonesia (PTFI) lalu.
“BUMN akan berperan seperti dulu Freeport,” katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (2/1).Keterlibatan pemerintah dalam hal ini, lantaran Vale menjadi penting karena merupakan produsen nikel. “Karena kenapa, Indonesia salah satu negara yang memproduksi nikel,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM kala itu menyampaikan pembahasan divestasi Vale Indonesia ke negara terus berjalan. Vale sendiri telah mendivestasikan sahamnya 20% kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID.
Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) sekaligus Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat itu mengatakan DPR akan membentuk panitia kerja atau Panja untuk mengevaluasi izin pertambangan kontrak karya (KK) Vale Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun, untuk mendapatkan proses perpanjangan menjadi IUPK tersebut Vale setidaknya wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% ke negara.
“Belum putus tadi (saham 51% seperti PTFI), belum putus. Nanti akan dibahas,” ujar Ridwan di Gedung DPR, Selasa (5/7). Sementara mengutip dari Bursa Efek Indoensia (BEI), adapun porsi kepemilikan saham Vale Indonesia yakni 20% PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), 43,79% Vale Canada Limited, 15,03% Sumitomo Metal Mining Co Ltd, dan 21,18% publik. (k-02)
