FKK Mendukung Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Adat Mekongga di Proyek PT Vale Indonesia

Forum Kontraktor Kolaka (FKK) menyatakan dukungannya terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Mekongga di lokasi proyek PT Vale Indonesia di Desa Huko-Huko, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Senin (8/9) kemarin.
Ia menambahkan bahwa pengusaha lokal membutuhkan sinergi dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat adat.
Ashar juga menyoroti dugaan adanya oknum pejabat yang mulai “bermain” di area industri nikel, khususnya dalam pengadaan dan kegiatan lainnya.
“Kami tidak ingin ada pejabat yang mencoba-coba memasuki area kami, area pengusaha lokal. Kami akan terus bersuara apabila hak-hak pengusaha lokal diambil oleh pejabat serakah yang tidak sejalan dengan program ‘bersih-bersih’ Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ashar Rasyid berharap agar proyek-proyek Strategis Nasional (PSN) di Kolaka dapat lebih peka dan adil dalam memberdayakan pengusaha lokal. Menurutnya, pengusaha lokal adalah penggerak ekonomi utama di daerah.
Tanggapan PT Vale Indonesia
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia Tbk, Vanda Kusumaningrum, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.

“Mekanisme rekrutmen dan kemitraan kami laksanakan secara adil, terbuka, dan berbasis kompetensi,” jelas Vanda dikutip dari media online Nasional Info.
Ia juga menambahkan bahwa PT Vale akan terus menyiapkan program pelatihan dan pengembangan bagi masyarakat Kolaka, serta mendorong keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok melalui mekanisme pengadaan yang transparan.
Proyek pembangunan fasilitas pengolahan nikel di Pomalaa tetap menjadi prioritas strategis perusahaan.
PT Vale percaya bahwa keberhasilan proyek ini hanya bisa dicapai melalui dialog konstruktif, kolaborasi erat, dan kepercayaan bersama antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan perusahaan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan setiap langkah dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan sesuai peraturan yang berlaku,” tutup Vanda Kusumaningrum. (bsnn)