Pemerintah memastikan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat perkotaan mulai direalisasikan pada 2026 ini. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi warga di kawasan perkotaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan akan dimulai di lahan yang sudah siap yakni di Meikarta. Menurutnya, kebutuhan hunian di kawasan industri Meikarta sangat tinggi dan berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja sekitarnya.
“Rencana tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Meikarta. Jadi, saya pikir itulah langkah-langkah strategis yang kita lakukan konkret bagaimana swasta juga bisa berkolaborasi,” kata Menteri Ara, usai agenda ‘Evaluasi Kinerja Tahun 2025, dan Program Strategis Perumahan Tahun 2026’ di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, 15 Januari 2026.
Ia mengatakan, kawasan tersebut menjadi pusat industri sehingga memiliki permintaan hunian yang kuat. Sehingga, pembangunan rusun harus direalisasikan tahun ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Harus tahun ini, yang pertama di Meikarta. Pak James sudah siapkan,” katanya.
Ia memastikan, kementeriannya terus mematangkan regulasi sambil berkoordinasi intensif dengan pengembang, perbankan, dan calon konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mekanisme check and balance berjalan dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan, pihaknya akan meninjau langsung lokasi Meikarta. “Kami akan ke Meikarta minggu depan, sementara data teknis masih menunggu dari pihak pengembang,” ujarnya.
Sementara, CEO Lippo Group James Riady mengatakan, sektor perumahan bukan sekadar program sosial, melainkan penggerak ekonomi perkotaan. Menurutnya, perumahan berperan penting menciptakan lapangan kerja serta membentuk masa depan kota di Indonesia.
James mengatakan, tantangan utama sektor perumahan saat ini berada pada sisi pasokan, bukan permintaan. Menurutnya, pelaku usaha memiliki kapasitas dan kemauan, namun masih menunggu penyelesaian kebijakan pendukung pemerintah.
“Jadi tantangan kita tahun ini adalah pelaksanaannya. Karena itu harapan kami untuk tahun 2026 adalah konsistensi kebijakan lintas kementerian dan lembaga,” kata James yang merupakan salah satu pengembang rusun subsidi pada tahun 2026.
Ia menekankan, pentingnya kebijakan perumahan yang membumi dan realistis. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu mewujudkan niat baik negara menjadi hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, lanjut James, dialog dan silaturahmi yang berkelanjutan perlu terus dijaga antar pemangku kepentingan. Sebab, persoalan perumahan tidak dapat diselesaikan melalui satu keputusan, melainkan melalui proses bersama yang terus disempurnakan. (bsnn)
