Menteri Keuangan Hadiri Pertemuan Bersama Gubernur Bank Sentral G20 di India

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menghadiri pertemuan bersama Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) ke-3 yang diadakan di bawah kepemimpinan India.

Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 17-18 Juli 2023 dan menjadi platform bagi para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 untuk membahas berbagai isu yang menjadi prioritas global dan memerlukan perhatian bersama.

Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup ekonomi dan kesehatan global, keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, arsitektur keuangan internasional, perpajakan internasional, serta sektor keuangan dan inklusi keuangan.

Khususnya, isu kesehatan global menjadi agenda prioritas sejak Presidensi G20 Indonesia tahun sebelumnya, dan Menkeu Sri Mulyani mendorong negara-negara G20 untuk terus bekerja sama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dalam upaya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pandemi.

Sri Mulyani menyambut dengan baik penyelesaian proposal oleh Pandemic Fund (Dana Pandemi) dan menantikan pendanaan tahap pertama yang akan disalurkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Namun, ia juga menyatakan bahwa saat ini Dana Pandemi baru mencapai US$ 1,7 miliar, jauh di bawah kebutuhan dana sebesar US$ 10,5 miliar.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) saat ini sedang mengembangkan kerangka volatilitas dan risiko ekonomi dan kesehatan (Framework of Economic Vulnerabilities and Risks/FEVR) dengan berkolaborasi dengan Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, dan Dana Moneter Internasional.

Dalam konteks keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim.

Faktor-faktor tersebut mencakup keuangan transisi, skema pembiayaan campuran (blended finance), kebijakan yang komprehensif meliputi aspek fiskal, sektor riil, makro, dan mikroprudensial, serta klasifikasi aktivitas transisi hijau.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama global dan upaya internasional, termasuk pendanaan internasional dan dukungan teknis, dianggap penting untuk membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh setiap negara dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama.

Menkeu Sri Mulyani juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap prinsip-prinsip G20 dalam pembiayaan kota masa depan sebagai acuan sukarela dan tidak mengikat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang bertujuan mencapai kota inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam konteks arsitektur keuangan internasional, Indonesia mendorong implementasi dari roadmap Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework) dari Bank Pembangunan Multilateral dan mendorong lembaga tersebut untuk memiliki target konkret dalam meningkatkan kapasitas pinjaman.

Indonesia juga mendorong G20 untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Multilateral dan investasi swasta dalam pembiayaan Barang Publik Global (Global Public Goods/GPG). Dalam hal ini, Indonesia menawarkan diri sebagai contoh dalam pembiayaan GPG melalui inisiatif Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM), sebagai cara untuk mendorong pendanaan dari pemerintah, Bank Pembangunan Multilateral, dan investasi swasta. Selanjutnya, isu perpajakan internasional juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani kembali menegaskan tujuan dari Solusi Dua Pilar, yaitu meningkatkan keadilan, kemudahan, dan kepastian. Pilar Satu bertujuan untuk memberikan alokasi keuntungan yang lebih adil guna meningkatkan kesetaraan.

Sementara Pilar Dua bertujuan untuk mengatasi permasalahan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang masih ada. Peningkatan kapasitas pada Pilar Dua dianggap sangat penting bagi anggota Kerangka Kerja Inklusif dan harus diutamakan karena implementasinya akan segera dilakukan. (bsnn)