DPRD Kolaka-Pemkab Kolaka Utara Gelar Rapat Paripurna Penetapan Nota Kesepakatan (KU-PPAS)
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penetapan Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Rapat Paripurna pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di rapat paripurna yang digelar di DPRD Kolaka Utara Senin (14/8).
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai sektor.
Demikian diungkapkan Kabid IKP dan Humas Diskominfo Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Syahlan Launu melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi beritasulawesi.co.id, tadi pagi.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan daya saing usaha. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas” tulis Syahlan launu.
“Dalam dokumen tersebut, terdapat penekanan kuat pada upaya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Rancangan KU-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan Pejabat Bupati Kolaka Utara Parinringi,SE,M.SI bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dijadwalkan pada tahun 2024.” kata Syahlan launu mengutip pernyataan Pj Bupati Kolaka Utara, seraya menambahkan bahwa keputusan ini diambil dengan tujuan mencapai target proyeksi makro daerah, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kolaka Utara.
Dijelaskan juga bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan pada Tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kolaka Utara disepakati beberapa hal antara lain, Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 714,3 Milyar, Rencana Belanja Daerah Sebesar Rp. 781,9 Milyar, dan Rencana Pembiayaan Netto sebesar Rp.67,6 Milyar. Angka – angka tersebut d belum mencantumkan Alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) , Dana Insentif Fiskal serta Dana Hibah.
Di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara tersebut berbagai fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait anggaran dan program prioritas. Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Fraksi PPP mengusulkan peningkatan target pajak kendaraan dan pemanfaatan potensi tambang. Fraksi Karya Indonesia Raya berharap sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan diberikan perhatian.
Sementara itu H. Burhanuddin saat membacakan pandangan Fraksi DPRD Kolaka Utara. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong kepada Pemerintah Daerah agar memanfaatkan potensi tambang yang ada di Kabupaten Kolaka Utara dengan menghadirkan Smelter di Kolaka Utara. Hal ini dimaksudkan bahwa melihat kondisi dari animo masyarakat kita sekarang yang berlomba-lomba untuk mencari lapangan kerja di Daerah yang lain terkhusus Daerah yang memiliki Smelter.
Menurutnya, Keberadaan smelter di Kolaka Utara sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan untuk segera kita upayakan, mengingat kondisi alam yang ada di Kolaka Utara sangat berlimpah dengan potensi pertambangannya dan hal ini dapat menjadi sector untuk meningkatkan dan penguatan ekonomi kerakyatan.” Ujar H. Burhanuddin saat membacakan pandangan Fraksi DPRD Kolaka Utara.
Fraksi-fraksi lainnya juga mengusulkan berbagai ide, termasuk perhatian terhadap bantaran sungai dan jembatan desa yang memerlukan perbaikan. Pemeliharaan fasilitas umum dan pemanfaatan sumber pungutan daerah juga menjadi sorotan.
Pj. Bupati Kolaka Utara, Parinringi, menegaskan bahwa Rancangan KU-PPAS merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan penganggaran. Dia menyatakan harapannya bahwa setelah penyerahan dokumen ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran DPRD bersama instansi terkait. Bupati juga mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi terhadap rancangan ini.
Bupati menjelaskan beberapa hal dalam menjawab pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi. Dia menyoroti alokasi anggaran untuk mendukung penurunan inflasi melalui sektor perkebunan dan peternakan. Dia juga memberikan penjelasan mengenai pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan Desa Mosiku dan pembangunan jembatan Desa Latowu.
“Untuk mengatasi masalah-masalah yang diajukan oleh masyarakat, termasuk berbagai pertanyaan tentang pemilihan Bupati dan Gubernur 2024, belanja pegawai, BPJS, pembangunan smelter, dan bantaran sungai. Saya berharap agar program-program yang diusulkan dapat terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kolaka Utara, “pungkas Pj Bupati Kolaka Utara melalui Kabid IKP dan Humas Diskominfo Pemerintah Kabupaten Kolaka. (bsnn-k17)
