Berita Nasional

Warga Sopura dan Oko-Oko Lakukan Aksi Protes Rekrutmen Karyawan PT.IPIP

Yadi Haryadi : Pihak Perusahaan Lari Dari Komitmennya Utamakan Warga Lokal

Warga Desa Sopura dan Oko-Oko lakukan aksi protes dengan memasang portal menutup akses jalan menuju aktifitas tambang milik PT.Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Sejumlah warga dari dua desa ini menuntut agar pihak perusahaan dalam rekrutmen karyawan juga memperhatikan masyarakat lokal untuk jadi tenaga kerjanya. Namun di perusahaan ini lebih didominasi oleh pekerja dari luar daerah ketimbang warga lokal.

Yadi Haryadi, warga Desa Sapura dalam akun facebooknya menulis, ” Kita lakukan protes ke PT.IPIP dengan memasang portal menutup akses jalan menuju aktifitas tambang.Pihak PT. IPIP sepihak dalam rekrutmen karyawan yang dominan diterima bekerja mereka yang dari luar daerah ketimbang warga lokal” tulis Yadi Senin (21/5)

Dia berharap aksi ini dapat menjadi warning untuk direspon oleh pihak majemen untuk peduli dan merekrut tenaga kerja lokal sesuai tuntutan perda yg telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kolaka.Jangan hanya manis dibibis saja itu komitmen PT IPIP akan mengutamakan warga lokal untuk dipekerjakan.

Yadi Haryadi menilai PT.IPIP tidak terbuka soal kuota tenaga kerja dan skiil mana saja yang diterima hanya menerima berkas anak lokal yang sudah mengikuti prosedur test hingga saat blm dipanggil untuk bekerja.

Postingan status Yadi Haryadi ini, langsung mendapat tanggapan dari Ketua Forum Swadaya Masyarakat Kolaka (Forsda) Kolaka, Djabir Lahukuwi menyesalkan adanya aksi protes dari warga yang menuntut agar pihak perusahaan memperhatikan warga di sekilah wilayah operasi perusahaan.

Ketua Forum Swadaya Masyarakat Kolaka (Forsda) Kolaka, Djabir Lahukuwi, bersama Menteri Pertanahan AHY

“Kita menunggu data dan informasi yang akurat soal itu, kemudian dalam waktu dekat ini sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyakat Adat, akan melakukan kajian terhadap penerimaan tenaga kerja PT IPIP yang tidak transparan,kita lihat saja pekermbangannya apakah ada gerakan besar atau tidak terkait keberadaan perusahaan yang mengabaikan masyarakat lokal” ungkap Jabir yang juga Ketua Partai Demokrat Kolaka. (bsnn)

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button