Praktisi keamanan digital tak habis pikir dengan mudahnya pusat data nasional (PDN) dibobol oleh grup peretas, hingga terkonfirmasi telah meminta tebusan sejumlah US$8 juta atau setara Rp128 miliar (asumsi Rp16.000/US$).
“PDN itu kan objek vital, digadang–gadang kan pusat penyimpanan, pengelolaan data nasional yang paling aman di dunia, katanya, ada yang bilang begitu,” ungkap Ardi Sutedja dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/6).
Ia kemudian mencurigai bagaimana cara atau prosedur kerja tim yang menjaga pusat data ini, meski pemerintah mengklaim ini masih bersifat sementara (PDNS).
“Objek vital yang memang tingkat kehandalannya harus dijaga, termasuk keamanannya, enggak boleh ada gangguan, kalau sudah seperti itu, sekarang kita menghadapi gangguan yang kata pemerintah gangguan teknis itu juga kita patut curiga, karena apa?” kata Ardi.
Terlebih dalam server sementara itu tersimpan banyak data dari lebih dari 60 instansi atau lembaga pemerintah hasil integrasi. Klasifikasi terbaru dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Telkom Sigma selaku penyelenggara PDNS, memperlihatkan bahwa belum ada kesiapan dalam pengelolaan pusat data, khususnya di bidang sumber daya manusia.
“Saya pastikan itu salah satu kelemahan yang ada misalnya itu SDM,” kata Ardi, karena kriteria sumber daya haruslah memiliki pengalaman panjang di bidang sistem keamanan.
“Mengelola data itu kualitas SDM-nya nggak bisa yang sembarangan, itu harus yang punya jam terjang cukup, dan itu bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh dia.
Meskipun banyak klaim dari Kominfo yang melakukan pengawasan tersebut menggunakan sistem Artificial Intelligence (AI), lanjut Ardi, sistem tersebut tetap membutuhkan manusia, karena AI juga kerap terjadi kesalahan sistem.
Pakar forensik digital Ruby Alamsyah juga salah satu pihak yang sedari awal mencurigai adanya serangan ransomware saat sistem imigrasi—yang mengambil data di PDNS melalui cloud—error pada Kamis (20/6) pekan lalu.
Ruby beralasan bahwa dowtime telah terjadi lebih dari satu hari. “Dengan adanya kejadian down sistem imigrasi kemarin, membuktikan bahwa PDN masih punya kelemahan,” paparnya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan bersama BSSN, mengatakan, pihaknya masih menginvestigasi masalah ini.
Proyek pusat data sendiri kabarnya masih terus dipersiapkan dan siap beroperasi tahun ini. PDN menelan anggaran Rp2,7 triliun atau sekitar 164 juta euro dengan skema blended financing, terdiri atas bantuan pemerintah Prancis (85%) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (15%). (bsnn)
