Dewan Penasihat Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Teguh Sentosa meminta birokrasi perizinan sektor sawit dipangkas. Sebab, menurutnya, birokrasi yang terlalu panjang justru mempersulit perkembangan perusahaan dan petani sawit.
“Pelayanannya harus mudah dan tidak menyusahkan stakeholder industri sawit. Seperti perusahaan perkebunan, petani sawit plasma, dan mandiri,” katanya dalam keterangan pers yang diteima bsnn Minggu (7/7/2024).
Padahal, lanjutnya, komoditas ekspor dari industri sawit memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara. “Terutama dari sisi pajak, pungutan ekspor CPO, serta devisa untuk negara,” ujarnya.
Teguh ingin birokrasi persawitan Indonesia sederhana seperti di Malaysia. “Malaysia begitu memperhatikan kepentingan stakeholder industri sawitnya, melalui MPOB (Malaysian Palm Oil Board),” ucapnya.
Hasilnya, lanjut Teguh, MPOB tercatat berhasil dalam melindungi keberlangsungan industri sawit di Malaysia. Yakni mulai dari pengembangan dan penelitian bibit, mengatasi penyakit pada pohon, hingga memotong mata rantai birokrasi industri sawit.
Hal ini, tambahnya, sangat berbeda dengan birokrasi terkait sawit di Indonesia. “Perusahaan sawit dan petani membangun industri sawit harus berurusan dengan 31 institusi kementrian dan lembaga negara,” katanya menyesalkan.
“Industri penyumbang devisa terbesar harus dilindungi,” ujar Teguh menegaskan. “Ingat loh, selama Covid-19, ekonomi Indonesia itu yang menopang industri sawit”. (bsnn)
