DPP REI Apresiasi Kementerian PKP atas Penambahan Kuota FLPP

Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) menyambut baik rencana penambahan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari kuota 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit tahun ini.
Penambahan ini sebagai bentuk respons cepat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah melalui Kementerian PKP pun terus memperluas segmentasi profesi penerima program rumah subsidi mulai dari guru, tenaga kesehatan, TNI AD, Polri, pekerja migran, buruh, wartawan, nelayan, petani, pengemudi ojol, pekerja ekonomi kreatif, asisten rumah tangga, termasuk para pekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso atau penjual sayuran.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyatakan, siap berkolaborasi dengan Kementerian PKP di bawah komando Maruarar Sirait guna sukseskan program rumah subsidi untuk masyarakat.
“Penambahan kuota ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung sektor perumahan rakyat serta mempercepat pencapaian target pembangunan 3 juta rumah di pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Joko merespon penambahan kuota FLPP Senin (5/5/2025).
DPP REI mencatat, animo masyarakat terhadap rumah subsidi terus meningkat, seiring dengan kebutuhan hunian yang terus bertambah, dan harga rumah komersial yang semakin tak terjangkau bagi sebagian besar rakyat.
“Animo masyarakat terhadap rumah subsidi nampak besar, sehingga dibutuhkan komitmen dan kolaborasi antar stakholder terkait untuk mengawal program ini tepat sasaran,” katanya
Lebih lanjut, Joko menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan dalam menyukseskan program FLPP ini.
Ia juga berharap agar proses penyaluran subsidi terus dipermudah dan terukur agar realisasi rumah subsidi ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tepat sasaran.
“Program ini harus terukur, baik dari pembagian kuota, lahan, suku bunga dan bisa mendorong roda ekonomi,” ujarnya
Dengan tambahan kuota ini, diharapkan jumlah backlog perumahan nasional bisa ditekan lebih signifikan, serta menjadi stimulus positif bagi sektor properti dan perekonomian nasional dalam lima tahun ini.
“Program ini harus memberikan multi efek positif untuk masyarakat, baik pekerjaan, kesejahteraan dan ekonomi nasional,” terangnya l
Selain itu, REI juga akan membangun 1 juta unit rumah di pedesaan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Langkah ini tidak hanya memperluas fokus target program, tetapi juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.
“Kita sudah sampaikan ke Presiden Prabowo, dan program rumah subsidi adalah program lama yang sudah berjalan di era tiga presiden sebelumnya. Keberlanjutan rumah subsidi untuk MBR harus terus dilakukan, selain untuk mengatasi baclok rumah, juga untuk mendorong laju ekonomi nasional,” pungkasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, Pemerintah sedang menghitung besaran anggaran untuk menambah kuota FLPP di 2025. Pemerintah semula menetapkan kuota 220 ribu unit rumah bagi MBR akan naik menjadi 350 ribu unit. (bsnn)