Sejumlah isu politik dan hukum pada Selasa (10/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.
Isu politik dan hukum lainnya, yakni kasus polisi perkosa korban pemerkosaan, perombakan ekosistem haji, kasus dugaan korupsi chromebook pada era Mendikbudristek Nadiem Makarim, hingga mantan pejabat MA Zarof Ricar yang dituntut hukuman penjara 20 tahun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pertemuannya bersama Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak membahas tentang reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.
Hal itu disampaikan Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle yang berembus dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan Megawati, Dasco, dan Mensesneg Prasetyo Hadi itu berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (5/6/2025).
Kasus tragis kembali mencoreng institusi kepolisian. Seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), berinisial Aipda PS, ditahan oleh Seksi Propam Polres Sumba Barat Daya setelah diduga memperkosa korban pemerkosaan yang tengah melapor ke kantor polisi.
Insiden memilukan ini terjadi ketika seorang perempuan berinisial MML (25) mendatangi Polsek Wewewa Selatan untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya di Desa Mandungo pada 2 Maret 2025. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan, MML justru menjadi korban kedua kalinya oleh aparat penegak hukum.
Komisi VIII DPR tengah menyusun dua rancangan undang-undang (RUU) guna mereformasi sistem haji di Indonesia. Langkah ini diambil untuk merevisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Pengelolaan Keuangan Haji, demi membentuk ekosistem haji yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebijakan Arab Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menegaskan, revisi regulasi ini mendesak dilakukan. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan baru Arab Saudi yang melarang masuknya jemaah dengan visa nonhaji ke kota suci.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membantah kabar yang menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada 2019-2022.
Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025), Hotman membantah spekulasi Nadiem kabur atau menghindar dari proses hukum. Terkait keterlibatan sejumlah staf khusus Kemendikbudristek yang disebut-sebut dalam kasus ini, Hotman menegaskan Nadiem tidak punya keterkaitan langsung.
Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar keberatan dituntut 20 tahun penjara atas kasus suap vonis bebas terpidana Ronald Tannur dan penerimaan gratifikasi. Zarof memprotes sistem penegakan hukum yang dijalankan jaksa penuntut umum (JPU).
Zarof Ricar didakwa terlibat menjadi makelar perkara dalam vonis bebas terpidana Ronald Tannur. Selain itu, Zarof Ricar juga didakwa menerima gratifikasi Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. (bsnn)
