Dugaan korupsi di sektor jasa konstruksi di Indonesia meliputi berbagai modus seperti suap, pengkondisian proyek, penyuapan pejabat publik, pengalihan pekerjaan fiktif, manipulasi laporan keuangan, dan pengurangan kualitas bahan demi keuntungan pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kasus yang ditangani KPK dan laporan dari berbagai lembaga. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kualitas infrastruktur, menyebabkan proyek mangkrak, serta membahayakan keselamatan publik.
Berikut modus dugaan korupsi di proyek jasa konstruksi yang kerap kali jadi temuan oleh APH:
-
Mengurangi ketebalan bahan konstruksi, misalnya aspal, untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan pribadi.
-
Tersangka meminta “uang investasi” dari calon rekanan, kemudian mengaturnya untuk mendapatkan proyek yang dijanjikan, yang diakhiri dengan permintaan fee setelah proyek selesai.
-
Melakukan pembayaran untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik yang sebenarnya di lapangan, atau bahkan proyek fiktif yang tidak ada wujudnya.
-
Mengalihkan dana proyek untuk kepentingan pribadi, seperti untuk judi, pembelian aset pribadi, atau kebutuhan lain yang tidak berkaitan dengan proyek.
-
Melibatkan kerja sama antar perusahaan atau oknum kontraktor dan pejabat untuk menciptakan praktik korupsi yang sistemik.
Dampak Dugaan Korupsi
-
Korupsi menyebabkan kerugian uang negara dalam jumlah besar karena proyek yang tidak sesuai spesifikasi atau proyek yang tidak selesai.
-
Penggunaan bahan berkualitas rendah atau pengurangan volume pekerjaan berdampak pada kualitas bangunan dan jalan yang dibangun.
-
Proyek bisa terbengkalai atau tidak selesai tepat waktu karena masalah finansial atau kualitas pelaksanaan yang buruk akibat korupsi.
-
Bangunan yang tidak kokoh atau jalan yang rusak dapat membahayakan keselamatan warga yang menggunakan fasilitas tersebut. (litbang bsnn)
