Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan serius setelah mantan Menkopolhukam Prof Mahfud MD menegaskan praktik nepotisme dalam promosi jabatan, mutasi anggota yang tidak transparan, kenaikan pangkat, serta rekrutmen perwira masih marak terjadi, meski aspek struktural dan regulasi internal dianggap relatif sudah baik.
Pernyataan Mahfud ini sejalan dengan catatan Ketua Tim Transformasi dan Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, yang menyoroti prosedur pendidikan dan pengembangan karier anggota kerap dipengaruhi oleh kepentingan dan hubungan personal, sehingga transparansi dan profesionalisme kerap terganggu.
Menurut Mahfud, tanpa perbaikan pada kultur institusi, reformasi kepolisian sulit berjalan optimal meski regulasi dan struktur formal diperkuat.
“Selain praktik-praktik yang tidak bersih, hal-hal ini sering kali juga terkait dengan politik,” jelas pakar hukum tata negara tersebut dilansir dari Antara, Jumat (26/9/2025).
Sebelumnya, Komjen Chryshnanda Dwilaksana menegaskan, titik paling rawan dalam tubuh Polri terletak pada proses rekrutmen.
Menurutnya, kesalahan dalam merekrut calon anggota akan berakibat panjang karena sosok yang tidak tepat justru bisa menjadi masalah internal di kemudian hari.
“Dosa paling besar bagi Polri adalah ketika rekrutmen dijadikan main-main atau bahkan ada pasar. Kalau sejak awal merekrut orang yang salah, seumur hidup dia menjadi duri dalam daging Polri,” kata Chryshnanda seperti dikutip dalam siniar Akbar Faisal Uncesored, Jumat (26/9).
Ia menambahkan, banyak personel baik sering tidak terlihat karena sistem yang masih bercorak patrimonial, di mana kedekatan personal dan budaya sungkem lebih menonjol dibanding kemampuan dan integritas.
“Orang-orang yang cerdas dan kritis sering kali terpinggirkan. Padahal mereka bisa menjadi early warning bagi organisasi. Karena tidak mendapat dukungan, sebagian akhirnya mencari jalan lain, bahkan lari ke politik atau pihak-pihak yang punya kekuasaan,” jelasnya. (bsnn)
