Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti lambannya pengumpulan data rumah terdampak banjir banang dan longsor di Aceh. Menteri Tito meminta kepala daerah di Aceh, baik bupati maupun walikota untuk mempercepat pengumpulan data.
“Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu, data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,”kata Menteri Tito dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Tito memahami kepala daerah kesulitan mengumpulkan data warga karena hilang akibat bencana maka pemerintah pusat tidak akan mempersulit. Ia mencontohkan, ketika kunjungan ke Langkahan, Wakil Bupati Aceh Utara menyebut data baik KTP maupun KartuKeluarga (KK) warga hilang saat bencana.
Pihaknya meminta kepala kampung untuk mendata warga yang rumahnya rusak ringan, sedang dan berat. Kemudian data itu diserahkan ke Bupati, dan jika sudah sesuai maka diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Tidak harus menunggu sampai selesai tetapi bergelombang, silahkan data masuk kemudian diserahkan ke BNPB. BNPB akan share pada sosial langsung dibayarkan, kalau nanti ada lagi belum termasuk daftar tidak apa-apa, disusulkan lagi,”ujarnya.
Tito menegaskan data yang diterima pemerintah pusat, akan menjadi dasar untuk penyaluran bantuan baik bantuan hunian maupun dana lainnya. Tito mencontohkan bantuan renovasi untuk rumah rusak ringan dan sedang, masing-masing Rp 15 juta dan Rp 30 juta.
Rumah rusak berat atau hilang adalah penggantian hunian baru, kemudian untuk menunggu rumah rampung maka warga bisa menempati hunian sementara. Atau warga menerima biaya daftar tunggu hunian (DTH) dari pemerintah.
Kementerian Sosial akan akan menyalurkan bantuan tambahan berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah. Bantuan lain Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga, sehingga pemuktahiran dan percepatan data sangat penting.
“Semuanya adalah data, ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi. Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,”katanya menegaskan.
Tito mencontohkan kesigapan kepala daerah dalam mengumpulkan data adalah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Jumlah pengungsi di Tapanuli Selatan mencapai belasan ribu orang namun berkurang hingga 4.000 jiwa.
BNPB telah merealisasikan anggaran dana tunggu hunian untuk warga terdampak bencana, dibayar tunai hingga tiga bulan. Sehingga warga meninggalkan pengungsian dan mencari rumah hunian baru.
“Nah ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan data ini menjadi kunci. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya,”katanya.
“Dikoordinir oleh para gubernur, tiga gubernur, kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat. Kemudian Sumatera Utara datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,”ujar Tito.
Tito kembali mengingatkan kepala daerah di Aceh untuk mempercepat pengumpulan data warga di 18 wilayah yang terdampak. Jika data hilang, kepala kampung bisa mewakili warganya .
“Kepala kampung saja yang tanda tangan, yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung. Setelah itu ke para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres,” ujar Tito menerangkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar ada saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk penyediaan hunian. Koordinasi antara Danantara dengan BNPB dan pemerintah daerah.
“Supaya tidak tumpang tindih , di mana ya nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas, siapa yang bangun dan yang tadi mau titik terpencar siapa. Yang penting nanti koordinasi yang yang ketat ya tanya pemda, tanya gubernur agar resource kita benar-benar bermanfaat, tidak tumpang tindih, tidak mubazir ,”kata Presiden Prabowo. (bsnn)
(bsnn)
