Dr. Syamsir Nur, S.E., M.Si : Pertumbuhan Ekonomi Sultra Melonjak naik 5,65 persen

Ekonom Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Syamsir Nur, S.E., M.Si nenilai ekonomi Sultra tumbuh selalu tumbuh tinggi dari capaian nasional meskipun tidak mampu terjaga lagi di atas 6 persen sejak tahun 2019.

Pada triwulan III 2025, ekonomi Sultra tumbuh sebesar 5,65 persen. Ia memaparkan, selain ditopang oleh tiga sektor utama (pertanian, pertambangan dan perdagangan besar & eceran), kinerja sektor konstruksi maupun industri pengolahan juga secara signifikan turut menopang pertumbuhan ekonomi.

“Yang menarik adalah adanya kontribusi sektor industri pengolahan yang melejit secara drastis 23,60 persen pada triwulan ke III-2025 sementara sektor utama lainnya hanya bergerak dibawah 10 persen. Menjadi positif bagi daerah karena kita yakin ada aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak-di hulu dan hilirnya. Tetapi kita juga mesti perlu mencermati karena komoditasnya masih terkonsentrasi pada industri logam dasar. Industri makanan dan minuman maupun komoditas perkebunan sangat potensial untuk juga kita optimalkan. Jadi kita perlu mendiversifikasi komoditas apalagi Gubernur ASR-Hugua menjadikan pertanian sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Ketahanan pangan dan juga hilirisasi. Kita dorong komoditas mana yang difokuskan sebagai andalan ke sektor industri pengolahan. Maka kedepan ini akan menjadi salah satu kontributor yang signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bahkan lebih sustain,” jelas Syamsir (Local Expert Kemenku-RI wilayah Sulawesi Tenggara) usai menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Ekonomi Regional Sultra di Kanwil DJPb Sultra, Kamis (29/1/2026).

Local Expert Kementerian Keuangan Sultra ini menilai, meskipun pertumbuhan ekonomi Sultra cenderung kuat, namun ada ancaman kerapuhan. Sebab pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor ekstraktif terutama sektor pertambangan dan penggalian diperhadapkan pada keterbatasan-ketidakpastian dan keberlanjutan. Terbatas potensi dan pelakunya. Aktivitasnya karena padat modal dan bukan padat tenaga kerja makanya pemain disitu terbatas. Tidak pasti karena tergantung harga dan permintaan dunia. Demikian pula tidak dapat diperbaharui sehingga tentu tidak berkelanjutan.

“Kita lihat Sulawesi Tengah yang mengandalkan indsutri pengelolaan nikel yang sampai 41 persen, kondisi pertumbuhan ekonominya sekarang terus turun sejak tahun 2021. Dari 11.68 persen menjadi 7,79 persen di tahun 2025 (TWIII). Tentu kita berharap Sultra tidak mengalami hal seperti itu. Kita mau pertumbuhan ekonomi kita berkualitas. Tumbuh kuat, menciptakan lapangan kerja dan juga berkelanjutan. Pemerintah daerah terus mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi non ekstraktif, yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk sektor pariwisata sebagai new engine of growth,” ujar Syamsir.

Program prioritas Pemprov  Sultra

Syamsir menilai, empat program prioritas pemerintah provinsi in-line dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci bergeraknya sektor swasta. Sektor perdagangan besar dan eceran atau perdagangan antar pulau pasti akan tumbuh lebih kuat lagi, demikian pula kontribusi investasi swasta. Program ketahanan pangan menjadi input aktivitas industri pengolahan makanan-minuman.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Tenggara ini menjelaskan program prioritas pendidikan dan kesehatan menjadi supporting yang menggerakkan sumber daya pertanian dan kegiatan investasi swasta. Artinya aktivtas sektor riil membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terdidik tetapi siap kerja-skill labour agar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sultra dalam jangka panjang.

“Terlihat di era ASR-Hugua ini, investasi kita cukup bergerak mendekati 4 persen di akhir tahun kemarin terutama di sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan kegiatan invetasi ekspor-impor. Perlu diingat efeknya juga ke pendapatan bagi daerah. Apalagi kebijakan pengurangan dana transfer, pemda mesti menggandeng swasta untuk ikut serta menguatkan fiskal kita,” ungkapnya.

Kondisi dan tantangan Fiskal Regional

Syamsir mencermati kinerja pelaksanaan APBN regional maupun APBD Sultra tahun 2025 yang cenderung mengalami kontraksi-baik dari sisi pendapatan dan belanja. Tahun 2025, realisasi pendapatan APBN regional sultra terkontraksi -4,12 persen. Realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya-ada 89,13 persen. Demikian pula belanja turun -8,63 persen dan terealisasi 96,03 persen. Terjadi penurunan penerimaan pajak dalam negeri dan pada sisi belanja tejadi kontraksi belanja modal dan barang. Saya melihatnya tidak hanya karena dinamika pertumbuhan lapangan usaha, aspek administratif, kepatuhan dan juga kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang mempengaruhinya. Pendapatan yang turun berdampak pula pada penerimaan daerah di Sultra dan kegiatan pemerintah di kedua belanja itu juga tentu dapat mengurangi produktivitas perekonomian regional kita.

Dari sisi APBD Sultra, saya melihatnya pemerintah provinsi harus terus melakukan upaya intensifikasi penerimaan daerah serta melakukan tranformasi fiskal melalui inovasi pembiayaan pembangunan maupun memperhatikan belanja yang lebih berkualitas. Dari data yang rilis oleh Kantor Kementrian Keuangan Wilayah Sultra tadi, kita lihat ada penurunan pendapatan daerah 2,78 persen  terutama yang bersumber dari pendapatan transfer-terkontraksi 7,01 persen.

“Tahun 2025 Pak ASR-Hugua mampu mengoleksi pendapatan asli daerah terutama pajak hingga naik 27,40 persen dari tahun sebelumnya. Terobosan yang luar biasa. Kebijakan ini sangat urgen dan fundamental. Sebagai Local Expert Kemenkeu-RI tentu menjadi bagian dari tugas saya untuk terus membantu pemprov untuk mengoptimalkan potensi penerimaan ini. Potensi penerimaan daerah kita cukup tinggi terutama yang bertalian dengan sektor utama yang mendorong growth kita”. Jika ini kita optimalkan tahun mendatang kita bisa terus mengurangi rasio ketergantungan fiskal kita yang saat ini berada di angka 66,54 persen,” ungkap Syamsir.

Dari aspek belanja daerah, realisasi belanja tercapai 87,28 persen dari pagu 21.148,96 miliar rupiah. Ini juga terjadi kontraksi 8,42 persen dari tahun sebelumnya. Dari semua komponen belanja hanya belanja tranfer yang tumbuh positif. “Kita pahami bahwa faktor kebijakan efisiensi belanja melalui Inpres No 1 tahun 2025 menjadi faktor utama. Aspek lainnya karena ada transisi pemerintahan di awal tahun 2025 yang menyebabkan semua daerah termasuk Sultra harus melakukan penyesuaian APBD terutama mengawinkan rencana teknoktaris RPJMD dan program prioritas ASR-Hugua”. Tahun ini saya kira kondisinya juga akan sama- karena ada pengurangan transfer dan berimplikasi ke belanja pula.

“Menjadi penting untuk mengalokasikan belanja daerah yang produktif dan berkualitas saat ini- karena bisa jadi kebijakan ini berlanjut tahun depan. Yang lebih penting lagi, sinkronisasi program APBN dan APBD- tahun ini perlu terus kita dorong untuk saling mengisi. Para kepala OPD sebagai ujung tombak perencana dan pengguna anggaran mesti cermat karena ada target kinerja yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan,”tutup Syamsir. (bsnn)