Dugaan Perambahan Hutan PT. DTGP Dalam Sorotan, KP2TI Minta KLHK RI Lakukan Penindakan.
Dugaan perambahan kawasan hutan tanpa izin oleh PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP) di Wilayah Kabupaten Konawe Utara menuai sorotan. Sorotan tersebut datang dari Koalisi Pemuda Pemerhati Tambang Indonesia (KP2TI)
Ketua Umum KP2TI, Edrian Saputra mengatakan, bahwa PT. DTGP diduga telah melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Hal itu dibuktikan dengan masuknya PT. DTGP dalam daftar perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin.
“Dalam daftar yang di terbitkan oleh KLHK RI, PT. DTGP tercata melakukan bukaan kawasan HPT seluas 28,59 hektar”. Katanya saat dikonfirmasi via whatsapp pribadinya, Pada Minggu (23/7/23).
Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta itu mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI segera melakukan penindakan tegas terhadap PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP).
“Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sanksi administrasi sudah lumayan lama, sehingga pihak KLHK RI mesti melakukan tindakan yang lebih tegas kepada PT. DTGP”. Tuturnya
Pihaknya juga menegaskan, akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat, sebagai upaya protes kepada Kementerian Lingkungab Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang dinilai lambat dalam menerapkan sanksi kepada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP).
“Pihak KLHK RI terkesan sangat lamban dalam menuntaskan dugaan perambahan hutan tanpa izin oleh PT. DTGP. Sehingga kami harus turun tangan melakukan aksi protes dalam waktu dekat ini”. Ucap pria asal Konawe Utara itu.
Terakhir, Edrian Saputra menegaskan akan mengusut kasus perambahan hutan oleh PT. DTGP sampai tuntas. Sebab perambahan hutan tersebut di lakukan di kampung halamannya sendiri yakni di Kabupaten Konawe Utara.
“Kampung orang lain saja kami bantu ketika ada persoalan serupa, apalagi perambahan hutan oleh PT. DTGP ini terjadi di kampung halaman saya sendiri”.pungkasnya (bsnn)
