Pemerintah terus berupaya untuk memberikan akses digitalisasi layanan publik di seluruh Indonesia terutama daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Adanya rencana yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut juga membawa resiko yang diperhitungkan.
Diluncurkannya satelit SATRIA-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps akan menjadi satelit internet terbesari di Asia. Dengan teknologi tradisional seperti koneksi microwave, serat optik, dan stasiun dasar pemancar tidak mampu lakukan, memungkinkan daerah terpencil mendapatkan akses layanan yang lebih baik lebih cepat dari sebelumnya.
Menurut Country Director Fortinet untuk Indonesia, Edwin Lim, jaringan satelit tidak kebal terhadap pelanggaran yang dapat terjadi pada tingkat penyedia layanan atau pusat data. Titik masuk ini bisa digunakan oleh penyerang untuk mengganggu jaringan satelit, mendapatkan akses jaringan tanpa izin, mengganggu komunikasi, serta menyadap atau mencuri data.
“Oleh karena itu, penting untuk memiliki visibilitas yang terpadu ke dalam sistem yang mendukung implementasi tersebut. Strategi zero-trust juga penting menghadapi ancaman yang lebih canggih dan penekanan geopolitik,” tuturnya di Jakarta (17/11).
Solusi keamanan infrastruktur Fortinet, katanya, pada dasarnya mampu mengatasi titik kritis ini. Dengan memfasilitasi tanggapan ancaman terintegrasi, manajemen risiko yang kokoh, termasuk simulasi dan pengujian penetrasi, serta memanfaatkan kekuatan analitika data dan kecerdasan buatan, titik kritis bisa diantisipasi dari serangan siber.
“Dengan menetapkan standar akses yang aman, Fortinet membekali wilayah-wilayah yang kurang dilayani dengan infrastruktur yang tangguh, memungkinkan mereka mengejar ketertinggalan dari bagian-bagian yang lebih maju di negara tersebut.”
Bersama dengan Badan Siber Nasional (BSSN), Fortinet telah mengambil beberapa inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang lanskap keamanan siber di antara industri dan lembaga pemerintah di wilayah 3T Indonesia.
“Salah satu inisiatifnya adalah workshop kesadaran keamanan siber dan manajemen risiko baru-baru ini. Workshop ini menampilkan demonstrasi praktis serangan phishing simulasi dan eksploitasi zero-day. Tujuannya utama adalah untuk mendidik para pemangku kepentingan tentang kompleksitas serangan-serangan tersebut, memberi mereka pengetahuan untuk melindungi diri dan meminimalkan kerusakan potensial,” imbuh Edwin.
Fortinet juga telah menjalin kemitraan dengan universitas-universitas di wilayah tersebut, termasuk Universitas Swiss German, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Diponegoro. Kolaborasi-kolaborasi ini fokus pada pengembangan solusi yang komprehensif, aman dari serangan siber, dan berkelanjutan untuk komunitas yang kurang dilayani. Mereka melibatkan penyesuaian kurikulum keamanan siber untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta mendirikan jalur bagi lulusan baru untuk masuk ke industri.
“Kami berkomitmen untuk mempromosikan pendekatan holistik terhadap keamanan siber, menekankan pentingnya kerjasama di seluruh masyarakat. Sesuai dengan komitmen ini, Fortinet bertujuan memberikan kesempatan peningkatan keterampilan kepada satu juta individu secara global pada tahun 2026, termasuk mereka yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di wilayah 3T Indonesia.”
Bersama-sama dengan BSSN, Fortinet berusaha memproteksi masyarakat Indonesia dengan platform penting untuk memajukan modernisasi dengan memperkuat kemampuan keamanan siber. Salah satu program yang patut dicontoh adalah program Sertifikasi Network Security Expert (NSE) Fortinet Training Institute, yang menawarkan pelatihan berbasis peran yang sesuai dengan keterampilan khusus. Program ini mencakup lintasan khusus untuk administrator jaringan, analis keamanan siber, insinyur sistem, arsitek keamanan, dan lainnya.
“Melalui inisiatif-inisiatif ini, Fortinet memberdayakan individu di wilayah 3T untuk memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan siber Indonesia,” tutup Edwin. (bsnn)
