Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri yang dibentuk Komisi III DPR RI dan Panja Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR RI langkah positif dalam menciptakan pemilu yang jujur. Melalui panja ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas ramainya isu pelanggaran netralitas.
“Pembentukan Panja Netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 sangat signifikan. Hal itu sebagai sebuah alarm pengingat bagi TNI-Polri, bahkan kalau perlu bukan hanya Panja Netralitas TNI-Polri tapi Panitia Khusus (Pansus) Netralitas Aparat Penegak Hukum, Penjabat Kepala Daerah, ASN, BIN, Kepala Desa serta perangkatnya, Penyelenggara Negara yang lebih luas jangkauannya karena lintas Komisi dan menyasar banyak institusi negara,” ungkap Ray saat dihubungi, Rabu (22/11).
Ia menekankan, kewenangan membahas Pemilu sesungguhnya ada di Komisi II, bukan Komisi II atau I. Oleh karena itu, perlu juga Panja bentukan Komisi II yang mengawasi mitra kerjanya.
“Karena itu lebih tepat jika dibentuk Pansus Netralitas APH, ASN, Pj Kepala Daerah dalam Pemilu 2024 yang bisa dibahas bersama dari perwakilan berbagai Komisi terkait,” jelasnya.
Ray menilai, di awal pembentukan Panja Netralitas TNI – Polri juga tidak masalah karena memang aparat tersebut menjadi sorotan. Terlebih peran Bawaslu dalam hal pengawasan dianggap masih kurang.
“Pembentukan Panja tersebut sangat relevan jika melihat Bawaslu yang tidak ada taringnya. Banyak pengaduan pelanggaran Pemilu tapi tidak ada penindakan. Bawaslu sekarang kerjanya hanya jalan-jalan ke luar negeri saja, tidak bisa diharapkan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan Pemilu,” ucap Ray.
Sementara, Anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan alias Nico Siahaan menyatakan, pembentukan Panja Netralitas TNI oleh Komisi I DPR bertujuan mengingatkan TNI untuk konsisten bersikap netral dalam Pemilu 2024. Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, adanya indikasi ketidaknetralan dari aparat negara menjadi dasar dari munculnya ide pembentukan Panja Netralitas TNI, guna memastikan netralitas institusi TNI.
“Tak ada ‘asap’ kalau tak ada ‘api’, jadi kita melihat ada indikasi ketidaknetralan aparat negara seperti pencopotan baliho. Memang itu bukan dilakukan anggota TNI, maka kami ingin mengingatkan TNI agar konsisten menjaga netralitasnya, melalui Panja ini,” ujar Nico.
Dia menuturkan, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Panja Utut Adianto, Panja Netralitas TNI ingin memastikan agar TNI berani menolak segala hal yang melanggar netralitas dalam Pemilu. Panja juga ingin agar TNI tegas terhadap oknum-oknum didalam institusinya yang terbukti tidak netral.
“Dan ketegasannya itu juga ingin kami pastikan, seperti apa bentuknya. Pada intinya, DPR ingin mengawasi agar netralitas TNI tetap terjaga, nanti kita akan gelar rapat-rapat berdasarkan temuan lapangan,” pungkas Nico.
(bsnn)
