Organisasi remaja masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyampaikan ketertarikan untuk mengelola tambang sebagaimana telah Pemerintah berikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Hal ini disampaikan BKPRMI usai menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara. Meski menyatakan ketertarikannya untuk mengelola tambang, tetapi Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan, pihaknya akan melihat NU dan Muhammadiyah lebih dulu terkait pengelolaan ini.
“Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut,” kata Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus.
“Kami melihat dulu Muhamadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan harapannya terkait izin mengelola tambang yang saat sudah diberikan kepada ormas keagamaan bisa bermanfaat. Khususnya, terhadap NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan menerima izin pengelolaan tambah tersebut.
“Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah. Kami yakin dan percaya itu pasti bermanfaat,” lanjut Said.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Keua BKPMRI Sedek Bahta percaya bahwa NU dan Muhammadiyah akan mengelola tambang dengan memperhatikan soal lingkungan. Sehingga, kata dia, tidak hanya mengejar keuntungannya saja.
“BKPMRI memandang NU dan Muhammadiyah itu udah pasti menjaga itu, soal lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dikejar oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pasti lingkungan dan lain-lain menjadi pertimbangan NU dan Muhammadiyah. Untuk itu, maka BKPMRI mendukung itu,” jelas Sedek.
“Bahwa biarkanlah awal itu NU dan Muhammadiyah yang masuk, nanti di kemudian hari baru kita-kita ini kalau sudah bisa, kita akan masuk (mengelola tambang),” imbuhnya.
Meski begitu, Sedek mengungkapkan, para pengurus BKPMRI sudah memiliki usaha masing-masing. Sehingga, organisasi tersebut merasa belum penting untuk meminta izin mengelola tambang.
“Karena BKPMRI mengukur dirinya sendiri bahwa kita secara pribadi-pribadi yang berusaha, kalau institusi biar fokus ke yang lain sementara ormas-ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah bersama negara mengelola ruang yang sebagaimana di regulasi,” pungkasnya.
